Alasan Pencabutan Bebas Bersyarat Bechi: Indikasi Malaadministrasi dan Peran Pemberitaan

Pencabutan status pembebasan bersyarat terhadap Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi, anak dari kiai pengasuh Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Jombang, dipicu langsung oleh masifnya pemberitaan media massa yang mengatasnamakan korban.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur (Kanwil Ditjen PAS Jatim) menegaskan bahwa evaluasi internal dilakukan setelah munculnya sorotan publik. Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim, Kusnali, menyatakan bahwa dasar utama pencabutan adalah adanya indikasi cacat prosedur atau malaadministrasi dalam dokumen pengajuan awal Bechi.

Kusnali menjelaskan bahwa meski secara kasat mata dokumen persyaratan telah diklaim lengkap sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, penelusuran mendalam menemukan tahapan krusial yang terlewat. Temuan administratif ini memicu Kemenimipas untuk secara resmi menarik kembali hak Bechi pada 30 September 2026, sebuah keputusan yang baru diterima oleh Kanwil Ditjenpas Jatim pada 6 Oktober 2026.

Sebagai konsekuensinya, Bechi telah dijebloskan kembali ke sel khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang pada Kamis (8/10) siang. Saat ini, tim penyidik tengah mendalami kasus tersebut dengan memeriksa enam orang petugas, yang terdiri dari lima pegawai Lapas Kelas I Malang dan satu pegawai Bapas Kelas I Malang, untuk menguak tanggung jawab dalam kelalaian prosedur tersebut.

Pemeriksaan internal tersebut telah dilimpahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas). Kusnali menegaskan bahwa sanksi bagi para petugas akan ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan oleh tim inspektorat, tanpa adanya spekulasi lebih lanjut di luar proses hukum yang sedang berlangsung.

Analisis Redaksi

Kasus ini menyoroti kerentanan sistem administrasi pemasyarakatan yang kerap bergantung pada tekanan publik untuk koreksi. Ketika mekanisme pengawasan internal gagal mendeteksi kelalaian tahapan krusial, media massa justru menjadi pemicu utama yang menggerakkan evaluasi ulang dari kementerian terkait, menunjukkan celah koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga negara.

Indikasi keterlibatan petugas Lapas dan Bapas dalam dugaan malaadministrasi ini berpotensi besar memicu efek jera bagi institusi pemasyarakatan di Jawa Timur. Kejelasan proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik, karena kasus Bechi bukan hanya soal hukum pidana, tetapi juga integritas birokrasi yang bertanggung jawab atas hak asasi warga binaan.