Pemerintah Alokasi Rp3,8 Triliun Buka Rekening 25,1 Juta Warga Desil 1-4 untuk Bansos

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan, pemerintah bakal membukakan rekening bagi 25,1 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas dari desil 1 hingga 4. Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen vital untuk menjangkau bantuan sosial (bansos) yang belum tersentuh mekanisme perbankan konvensional. "(Pembukaan rekening untuk usia 17 tahun) 25,1 juta penduduk, desil 1-4," kata Dradjad di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10). Angka 25,1 juta itu bukan sketsa mentah; itu adalah data spesifik dari basis data terpadu yang kini menjadi target utama dalam percepatan inklusi keuangan untuk lapisan paling bawah.

Dana segar sebesar Rp3,8 triliun sudah disiapkan dalam kantong negara untuk keperluan ini. Jika kita mengurai aritmetikanya sederhana: setiap rekening yang dibuka akan diisi dana awal Rp50 ribu. Inilah hitungan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memaparkan kebijakan ini di Jakarta pada Kamis (24/9). "Yang kita sedang lihat bahwa yang sejumlah tertentu tersebut (di atas 17 tahun dan belum memiliki rekening) itu membutuhkan dana kalau kita kasih Rp50 ribu itu bisa Rp3,8 triliun," ujar Airlangga. Bagi lembaga keuangan, modal awal Rp50 ribu ini adalah umpan agar akun tidak langsung mati sejak lahir. Ini adalah strategi preventif terhadap potensi penumpukan saldo nol.

Rekening baru ini memiliki fungsi strategis yang melampaui tabungan biasa. Airlangga menjelaskan bahwa rekening tersebut akan menjadi kanal penyaluran bansos. Namun, ada tantangan teknis yang tidak bisa diabaikan: mencegah agar rekening warga berusia di atas 17 tahun yang belum menikah tidak berubah menjadi rekening tidur atau dorman. "Dan tentu kita ingin membuat juga program yang kita bisa lakukan agar rekening ini menjadi rekening aktif," tegasnya. Tanpa aktivitas transaksi, rekening akan membeku setelah tiga bulan, dan dana bansos tak akan masuk dengan mulus. Pemerintah sedang merancang mekanisme agar saldo tersebut 'bernapas' dan terpakai oleh pemiliknya.

Di sisi lain, ada program pendampingan berupa bantuan pangan yang juga menyasar kelompok desil 1 hingga 4. Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyebut target penyaluran bantuan pangan ini diharapkan tuntas pada akhir Oktober atau awal November 2026. "Sekarang yang kita segera lakukan itu bantuan pangan. Bantuan pangan itu yang kita berikan untuk desil 1-4," kata Ferry dalam acara yang sama. Penyelesaian di kuartal empat tahun depan ini krusial karena bertepatan dengan musim belanja akhir tahun yang selalu mengerek inflasi kelompok miskin.

Dengan total alokasi sekitar Rp30 triliun untuk program bantuan pangan tersebut, pemerintah menyasar komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) kita, yaitu konsumsi rumah tangga. Ferry Irawan menekankan bahwa suntikan dana ini diharapkan bisa menjaga daya beli agar tetap stabil. "Dengan Rp30 triliun ini kita harap bisa menjaga konsumsi rumah tangga pada level yang cukup aman untuk menopang pertumbuhan kita di 2026," lanjut Ferry. Jika konsumsi rumah tangga melorot, seluruh mesin ekonomi akan tersendat. Jadi, pembukaan rekening massal ini ibarat membangun saluran irigasi agar air (dana) bisa mengalir tepat ke sawah (rumah tangga miskin) tanpa bocor.

Analisis Redaksi

Keputusan pemerintah membuka 25,1 juta rekening baru dalam waktu singkat menunjukkan pergeseran strategi dari sekadar 'menyalurkan' menjadi 'mengaktivasi'. Selama ini, masalah bansos adalah last mile delivery. Rekening dormant adalah risiko utama. Dengan modal awal Rp50 ribu dan target penyelesaian di Oktober-November 2026, pemerintah mengompresi timeline inklusi keuangan. Bagi masyarakat di desil 1-4, ini berarti akses ke layanan keuangan formal akhirnya terbuka lebar, mengubah mereka dari penerima pasif menjadi agen ekonomi yang lebih tangguh. Namun, keberhasilannya bergantung pada literasi keuangan penerima. Jika saldo Rp50 ribu hanya diam, program ini gagal total.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi tumpang tindih data dan efisiensi birokrasi. Membuka rekening bagi 25 juta orang tidak bisa dilakukan secara manual di bank-bank umum. Pemerintah harus memastikan platform digital yang digunakan andal dan aman, mengingat risiko kebocoran data pribadi warga miskin sangat tinggi. Selain itu, koordinasi antara Kementerian Perekonomian, Kemenko Sosial, dan bank-bank HIMBARA/HI harus berjalan sinergis. Tanpa itu, target Rp30 triliun untuk bantuan pangan bisa tersendat di meja birokrasi, bukan di tangan rakyat. Kita harus waspada terhadap risiko di mana dana terkunci di sistem karena verifikasi data yang bermasalah.

Langkah selanjutnya secara logis adalah peluncuran aplikasi atau mekanisme aktivasi yang sederhana bagi 25,1 juta penerima. Jangan sampai warga desil 1-4 yang sebagian besar memiliki keterbatasan digital, kesulitan mengoperasikan rekening baru mereka. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi gencar yang menyentuh akar rumput, bukan hanya di podium. Jika rekening tidak aktif, maka Rp3,8 triliun dan Rp30 triliun itu hanya jadi angka di neraca, bukan daya beli di pasar. Ini adalah ujian nyata bagi komitmen inklusi keuangan Indonesia di tahun 2026.