Kemenkeu: Likuiditas Besar Tak Berarti Tanpa Suntikan ke Sektor Produktif Riil

Ketersediaan uang yang melimpah di pasar keuangan ternyata tidak otomatis mengangkat perekonomian; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa likuiditas tersebut baru bernilai jika benar-benar mengalir ke sektor riil yang menghasilkan nilai tambah.

Noor Faisal Achmad, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, menekankan prinsip dasar ini dalam pidatonya di acara Mata Lokal Fest 2026 yang berlangsung di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/10). Menurut dia, rupiah yang hanya mengendap di perbankan tanpa berputar ke aktivitas produktif pada dasarnya tidak memiliki makna ekonomi yang signifikan.

"Rupiah yang diam belum menjadi aktivitas ekonomi. Likuiditas menjadi bermakna ketika transaksi yang produktif terjadi," ujar Noor. Ia memberikan contoh konkret bahwa dampak nyata dari likuiditas baru terasa ketika petani memiliki modal untuk membiayai musim tanam, usaha kecil mampu membeli bahan baku dan peralatan, serta eksportir dapat memperluas kapasitas produksinya. Tanpa alur ini, angka pertumbuhan hanya akan menjadi statistik kosong.

Noor memaparkan data fiskal terkini yang menunjukkan realisasi belanja pemerintah telah mencapai Rp1.791,5 triliun hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, alokasi belanja modal sebesar Rp159,8 triliun diarahkan khusus untuk mendukung infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan dan sistem irigasi. Ia menyebut belanja APBN ini berfungsi sebagai katalis vital untuk mendorong investasi dan konektivitas, di samping peran perlindungan sosial.

Di sisi lain, tantangan global dan dinamika geopolitik yang tidak pasti mengharuskan ketahanan ekonomi Indonesia bertumpu pada kredibilitas tata kelola fiskal yang kuat. Noor mencatat defisit anggaran per Agustus 2026 sebesar Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,96 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia mengingatkan bahwa kepercayaan investor dan masyarakat adalah aset ekonomi yang harus dijaga.

"Kepercayaan tidak dibangun hanya melalui komunikasi. Kepercayaan diperoleh melalui konsistensi antara kebijakan, institusi, dan juga hasil," pungkas Noor. Bagi Kemenkeu, kolaborasi erat antara kebijakan fiskal yang membuka ruang, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas, sektor keuangan yang menyalurkan dana, dan sektor riil yang menyerapnya adalah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Kritik dari Kemenkeu ini bukan sekadar retorika, melainkan sinyal peringatan bahwa Indonesia tengah menghadapi jebakan likuiditas yang mengendap. Data belanja modal sebesar Rp159,8 triliun menunjukkan niat pemerintah memang ada, tetapi efektivitas transfernya ke lapangan kerja dan produksi masih menjadi pertanyaan utama. Jika uang terus menggenang di sistem perbankan tanpa masuk ke saku petani atau mesin pabrik, potensi inflasi atau gelembung aset dapat mengintai di balik angka pertumbuhan yang terlihat sehat.

Yang perlu diwaspadai adalah kesenjangan antara ketersediaan dana dan penyerapannya di sektor riil. Konsistensi fiskal yang diklaim akan menjadi dasar kepercayaan tersebut hanya akan teruji jika defisit 0,96% PDB benar-benar dikelola dengan disiplin tanpa membahayakan stabilitas jangka panjang. Langkah logis selanjutnya adalah penguatan mekanisme transmisi moneter agar bank tidak enggan menyalurkan kredit, serta perbaikan iklim investasi agar sektor produktif siap menyerap likuiditas yang sudah tersedia.