Kemenkeu: Defisit APBN September 2026 Tembus Rp319 T, Peningkatan Belanja Nanti

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar menjadi Rp319 triliun atau setara 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir September 2026. Kementerian Keuangan (Kmenkeu) memastikan kinerja fiskal ini masih berada dalam jalur yang sesuai target atau on track, kendati selisih antara belanja dan pendapatan negara terus membentang.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan, pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,5 persen dari target awal. Angka ini dinilai sejalan dengan progres waktu yang telah memasuki tiga perempat tahun anggaran. Di sisi lain, realisasi belanja negara sudah menyentuh Rp2.660,5 triliun, mencapai 69 persen dari pagu yang ditetapkan.

Perbedaan antara realisasi belanja yang lebih besar daripada pendapatan inilah yang memicu melebarnya defisit. Suahasil menegaskan bahwa kondisi ini memang sudah didesain sejak awal sebagai instrumen strategis. "Artinya kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara," jelasnya dalam Investor Daily Summit 2026, Jakarta, Kamis (8/10).

Pemerintah memandang APBN tetap harus berfungsi ganda: menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Meskipun ada percepatan belanja yang akan terjadi pada November dan Desember mendatang, Suahasil menjamin angka-angka dalam APBN tetap dijaga ketat. Tujuannya adalah menjaga kredibilitas fiskal, di mana uang yang dikumpulkan dari rakyat kembali sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Sebagai pembanding, posisi defisit APBN pada akhir Agustus 2026 masih tercatat di angka Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB. Pada periode itu, pendapatan negara baru mencapai Rp2.055,69 triliun sementara belanja negara berada di Rp2.295,7 triliun. Lonjakan angka defisit secerdas itu dalam sebulan menunjukkan percepatan stimulus fiskal yang agresif di kuartal terakhir tahun berjalan.

Analisis Redaksi

Pelemahan defisit ke level 1,24 persen PDB mengindikasikan bahwa pemerintah sedang memutar gacha belanja di akhir tahun. Angka ini wajar dalam konteks desain fiskal Indonesia yang memang memposisikan APBN sebagai stabilizer ekonomi. Namun, percepatan belanja yang dijanjikan pada November-Desember menjadi variabel utama yang perlu diawasi. Jika laju belanja melampaui asumsi dalam pagu, tekanan terhadap kepatuhan disiplin fiskal di tahun 2027 bisa meningkat.

Publik perlu mewaspadai apakah percepatan belanja tersebut benar-benar menyerap dana untuk proyek produktif atau hanya untuk menutupi ketimpangan realisasi anggaran di awal tahun. Menjaga kredibilitas, seperti ditegaskan Suahasil, bukan sekadar retorika; ini adalah kunci agar kepercayaan pasar modal terhadap surat berharga negara tetap terjaga di tengah pelemahan defisit yang terus melaju.