Hizbullah Akui Terima Dana Rp3,5 T dari Iran untuk Evakuasi Warga Lebanon

Hizbullah secara resmi mengonfirmasi penerimaan dana sebesar US$200 juta (sekitar Rp3,5 triliun) dari Iran untuk membantu warga Lebanon yang terdampak perang, sebuah fakta yang dibenarkan oleh pejabat kelompok tersebut meski tanpa menjelaskan detail jalur pemasokan uangnya.

Dua orang sumber yang mengetahui transaksi ini mengungkapkan kepada Reuters bahwa transfer tunai tersebut dilakukan bulan lalu, tepat di tengah pengetatan tekanan ekonomi dari Amerika Serikat yang membuat pengiriman dana secara resmi menjadi sangat sulit bagi Teheran. Iran diduga telah menggunakan perantara untuk memindahkan uang tunai tersebut dalam jumlah besar, sebuah langkah yang mencerminkan betapa tertutupnya jalur keuangan global yang melibatkan kelompok ini saat ini.

Menariknya, perantara yang bertugas membawakan uang itu dilaporkan meminta komisi atau upah sebesar 20 persen dari total dana tersebut. Salah satu sumber menjelaskan bahwa besaran tarif yang melampaui kebiasaan ini—karena tarif normal biasanya hanya berkisar di 5 persen—menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi aktor-aktor terkait dalam berurusan dengan Iran dan Hizbullah di situasi geopolitik yang tak stabil ini.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran, misi tetap Iran di Jenewa, Kementerian Keuangan AS, serta pemerintah Lebanon belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan Lebanon sedang berada di bawah serangan Israel sejak kelompok-kelompok terkait memutuskan membantu Iran melawan koalisi AS-Israel pada Maret lalu. Konsekuensinya, ratusan ribu warga Lebanon kini mengungsi akibat meluasnya wilayah konflik.

Hizbullah menyatakan kesiapan untuk membantu membiayai pengungsi menggunakan "sumber daya dan sumbangan yang tersedia," padahal upaya rekonstruksi di wilayah tersebut diprediksi akan sangat berat. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dibutuhkan lebih dari US$27 miliar untuk membangun kembali negara tersebut setelah mengalami dua putaran perang sejak tahun 2024. Di sisi lain, Iran sendiri diketahui tidak pernah secara terbuka atau blak-blakan mendanai proksinya di region tersebut, sebuah kebijakan diam-diam yang justru memicu kemarahan publik di dalam negeri Iran karena dana tersebut dikucurkan saat negara itu tengah menghadapi krisis ekonomi internal.

Analisis Redaksi

Konfirmasi terselubung oleh Hizbullah mengenai adanya aliran dana Rp3,5 triliun ini mengirimkan sinyal bahwa Teheran masih berupaya mempertahankan pengaruhnya di Levant melalui jalur finansial bawah tanah, meskipun tekanan sanksi internasional sangat berat. Tingginya komisi perantara menjadi indikator konkret erodingnya kepercayaan dalam rantai suplai proksi, di mana risiko keamanan membuat biaya transaksi melonjak signifikan di atas standard pasar.

Secara strategis, inisiatif ini harus dibaca sebagai upaya menjaga legitimasi dan mobilitas politik Hizbullah di tengah hancurnya infrastruktur sipil Lebanon. Perbandingan antara kebutuhan rekonstruksi US$27 miliar dan dana yang tersedia menunjukkan adanya gap masif yang akan menekan kemampuan Lebanon untuk pulih secara mandiri. Publik Iran menghadapi dilema moral dan ekonomi: apakah Teheran lebih memilih mendanai kelompok di luar negeri sementara krisis domestik tak teratasi, sebuah ketegangan yang berpotensi menggerus dukungan internal terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Iran.