DPR Dukung Moratorium Smelter Nikel Bahlil, Fokus Hilirisasi Lanjutan di Tengah Oversupply

Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap wacana Kementerian ESDM untuk memberlakukan moratorium pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Kapoksi Golkar di Komisi XII, Bambang Patijaya, menilai langkah ini tepat karena kapasitas smelter Nickel Pig Iron (NPI) dalam negeri sudah dalam kondisi overload. Dengan pasokan nikel yang melebihi kebutuhan pasar dan menekan harga global, momentum ini dipandang krusial untuk mengalihkan investasi ke industri pengolahan lanjutan yang bernilai tambah lebih tinggi.

Bambang Patijaya menjelaskan bahwa hilirisasi tahap pertama Indonesia sebenarnya sudah cukup berhasil dengan produksi NPI dan feronikel. Namun, ironinya, sebagian besar produk NPI tersebut justru dijual ke luar negeri. "Terkait dengan hilirisasi tahap pertama, Indonesia sebetulnya sudah cukup berhasil. Pada produk nikel misalnya, ada NPI dan ferronikel, tetapi sebagian besar produk NPI itu memang dijual ke luar negeri,"ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026). "Sementara yang kita butuhkan sekarang ini adalah hilirisasi lanjutan, jadi tidak berhenti pada pembangunan pabrik atau smelter setengah jadi tahap pertama."

Sebagian besar smelter yang beroperasi saat ini tercatat baru mengolah nikel dengan tingkat kadar sekitar 50% hingga 60%. Hasil olahan setengah jadi berbentuk NPI dan feronikel tersebut mayoritas langsung diekspor, sehingga nilai tambah ekonomi bagi Indonesia belum maksimal. Bambang menegaskan, "Nah, yang kita harapkan itu memang industri investasi yang mengolah bahan setengah jadi tersebut menjadi turunan-turunan lainnya." Rencana penghentian izin smelter setengah jadi ini akan dibahas di tingkat kementerian sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menuturkan bahwa pemerintah tengah mengkaji wacana moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Hal ini didorong oleh kondisi kelebihan pasokan nikel global yang mencapai 2,5 juta ton, menyebabkan anjloknya harga di pasar internasional. "Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium," ujar Bahlil di sela acara Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang tidak dijual murah saat pasar jenuh. Meskipun kapasitas terpasang smelter secara teori tinggi, tingkat operasional riil akan disesuaikan secara terukur dengan dinamika supply and demand global. "Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh," imbuhnya. Pengendalian produksi ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, mengingat nikel bersifat terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sektor pertanian.

Analisis Redaksi

Kebijakan moratorium ini bukan sekadar respons jangka pendek terhadap fluktuasi harga, melainkan koreksi struktural terhadap model hilirisasi yang selama ini terlalu mengejar kuantitas kapasitas smelter tahap satu. Dengan menghentikan suplai NPI dan feronikel, pemerintah memaksa pelaku industri untuk berinvestasi pada teknologi pengolahan lanjut (secondary processing) yang mengubah bahan baku mentah menjadi komponen akhir dengan nilai jual jauh lebih tinggi. Tanpa perubahan ini, Indonesia akan terus terjebak sebagai eksportir bahan baku setengah jadi di tengah dominasi pasar global.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi resistensi dari investor asing yang telah menanam modal di smelter tahap satu. Transisi ke hilirisasi lanjutan membutuhkan waktu riset dan pengembangan yang lebih panjang serta modal yang lebih besar. Namun, peringatan Bahlil bahwa mineral terbatas tidak boleh dieksploitasi hingga habis dengan harga murah menunjukkan kesadaran bahwa keberlanjutan lingkungan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Jika tidak diatur, kelestarian sumber daya nasional akan terkuras untuk mengejar volume yang tidak menghasilkan keuntungan proporsional bagi negara.

Langkah selanjutnya yang logis adalah penguatan insentif fiskal untuk smelter tahap dua dan tiga, serta pengawasan ketat terhadap kuota produksi tahap satu. DPR dan Kementerian ESDM perlu memastikan bahwa "moratorium" tidak menjadi beban bagi industri yang sudah beroperasi secara legal, melainkan memicu percepatan upgrade teknologi. Sukses atau gagal, kebijakan ini akan menjadi ujian nyata komitmen Indonesia dalam mengubah paradigma dari "raja nikel" menjadi "karnataka nikel" (penghasil teknologi nikel) yang berkelanjutan.