74.245 Tewas, 98% Sekolah Gaza Hancur: Tiga Tahun Agresi Menggantung Masa Depan Wilayah

Tiga tahun setelah agresi brutal Israel di Jalur Gaza, wajah wilayah tersebut tak lagi dikenali: lebih dari 74.245 warga Palestina tewas, sementara kehidupan dua juta penduduk tertumpuk dalam krisis kemanusiaan tanpa ujung. Data Kementerian Kesehatan Gaza menjadi saksi bisu kehancuran ini. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan nyawa yang hilang dalam rentetan serangan udara dan darat yang melumpuhkan infrastruktur dasar. Ironisnya, meski gencatan senjata diumumkan Oktober 2025, darah belum berhenti mengalir. Serangan militer sporadis telah menewaskan 1.462 warga tambahan sejak truce tersebut, membuktikan bahwa ketegangan di lapangan jauh melampaui kertas perjanjian diplomatik.

Kehancuran fisik Gaza berbanding lurus dengan disintegrasi tatanan sosial-ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 94 persen penduduk masih bergantung pada bantuan darurat untuk tempat tinggal. Sebanyak 65 persen rumah tangga memaksakan diri tinggal di tenda atau penampungan sementara. Akses air bersih menjadi kemewahan; 91 persen rumah tangga mengalami kerawanan air tingkat sedang hingga tinggi, naik dari 84 persen pada Juni. Jaringan listrik lumpuh total, memaksa rumah sakit dan warga bertahan hidup dengan generator yang bahan bakarnya kian langka. Aktivitas harian, dari memasak hingga mengisi daya ponsel, kini menuntut perencanaan logistik yang rumit.

Ekonomi Gaza hancur lebur. Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperkirakan 92 persen lembaga ekonomi rusak atau hancur sejak Oktober 2023. Pengangguran meroket ke 78 persen, sementara PDB per kapita 2025 anjlok menjadi US$212, hanya 17 persen dari level 2022. Sektor pertanian dan industri nyaris lumpuh, beroperasi hanya di 6 persen kapasitas. Harga kebutuhan pokok melonjak 200 persen dibandingkan pra-perang. Kelangkaan uang tunai memaksa warga beralih ke pembayaran digital, sebuah adaptasi terpaksa di tengah kehampaan likuiditas. Banyak keluarga kini terjebak dalam lingkaran utang dan ketergantungan pada [bantuan kemanusiaan](#).

Generasi penerus Gaza sedang terampas masa depan. UNICEF memperkirakan 98 persen sekolah rusak atau hancur. Hingga April 2026, sekitar 700 ribu anak berusia 4-17 tahun kehilangan hampir tiga tahun pendidikan tatap muka. Dua ratus ribu anak lainnya tidak memiliki akses pendidikan sama sekali. Kementerian Pendidikan Palestina memperingatkan hilangnya keterampilan dasar akan menciptakan kesenjangan akademik antargenerasi. Di sisi lain, sistem kesehatan kritis. WHO menyatakan seluruh 36 rumah sakit rusak, hanya 19 yang beroperasi tanpa kapasitas penuh. Puluhan ribu pasien kronis dan kanker gagal mendapat pengobatan. Evakuasi medis telah mengirim 12.400 pasien keluar, namun kapasitas lokal tetap tidak memadai menghadapi risiko wabah akibat sanitasi buruk.

Kondisi geografis dan politik semakin terjepit. Euro-Med Human Rights Monitor memperkirakan 70 persen wilayah Gaza berada di bawah kendali militer Israel atau terkena pembatasan akses. Akibatnya, lebih dari dua juta warga terkonsentrasi di area kurang dari 30 persen wilayah. Kota Rafah menjadi simpan klasik: setelah operasi Mei 2024 mengungsi 800 ribu orang, wilayah itu kini nyaris seluruhnya di bawah kontrol Israel, mencegah pengungsi kembali. Pemerintahan lokal pun melemah. Hamas yang memerintah sejak 2007 gagal memelihara stabilitas. Rencana menyerahkan kekuasaan administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) pada Juli belum terealisasi. Kekacauan keamanan makin parah; Kantor Hak Asasi Manusia PBB merekam 12 serangan terhadap polisi antara Januari-Mei 2026, menewaskan 53 orang termasuk 35 polisi. Penculikan dan penjarahan bantuan meningkat di tengah hampa hukum.

Analisis Redaksi

Krisis Gaza kini telah melampaui fase perang aktif menjadi darurat peradaban. Data menunjukkan bahwa gencatan senjata Oktober 2025 gagal menghentikan siklus kekerasan karena akar masalah struktural—penghancuran infrastruktur totalitas—tidak diatasi. Dengan 92 persen ekonomi rusak dan 98 persen sekolah hancur, pemulihan tidak bisa hanya bergantung pada henti tembak, tetapi pada rebuild yang masif. Tanpa intervensi internasional yang memaksa pembukaan blokade dan pembangunan ulang, Gaza akan menjadi zona depresi permanen di mana hak hidup dasar tidak diakui.

Dimensi demografis dan kesehatan menjadi ancaman eksistensial berikutnya. Kehilangan 700 ribu anak dari pendidikan dan lumpuhnya layanan kesehatan tidak hanya memutus generasi, tetapi menciptakan bom waktu sosial: generasi tanpa keterampilan dasar, terbiasa hidup di pengungsian, dengan trauma psikologis yang tak terukur. Kehancuran ini tidak bersifat temporer; ia mengubah struktur sosial Gaza secara fundamental. Jika tren ini berlanjut, kita melihat erosi identitas Palestina yang lebih dalam daripada kerusakan fisiknya.

Langkah logis selanjutnya harus mencakup tiga pilar: penghapusan embargo ekonomi total yang mencekik Gaza, pendirian tribunal independen untuk menghitung kerugian dan menuntut ganti rugi, serta mandat PBB yang mengikat untuk rekonstruksi bertahap. Tanpa itu, Gaza akan tetap menjadi laboratorium kegagalan tata kelola, tempat di mana hak asasi manusia dinegosiasikan dengan korban jiwa. Dunia tidak boleh lagi memalingkan muka; diam adalah bentuk baru dari agresifitas.