WRI: Ganti Truk Solar dengan Listrik, RI Bisa Hemat Subsidi Rp161 T Tahun Ini
Membawa perspektif segar dalam dunia otomotif roda dua dari kacamata perempuan.
Transisi armada logistik ke truk listrik berpotensi memangkas tagihan subsidi negara hingga Rp161 triliun. Angka proyeksi itu menjadi sorotan di tengah percepatan implementasi wajib biosolar B50 yang dimulai 1 Oktober. Lembaga riset WRI Indonesia menilai, pengalihan kebutuhan logistik ke moda elektrifikasi adalah jalan efektif menekan lonjakan permintaan solar fosil yang terus membesar.
Urban Mobility Manager WRI Indonesia, Dimas Fadhil, menegaskan kalkulasi ini bukan sekadar wacana hijau. Ia menjelaskan bahwa konsumsi solar nasional yang terus tumbuh berbanding lurus dengan volume impor yang kian memberatkan neraca energi. "Analisis kami sebetulnya ketika ada transisi lain gitu ya kepada truk listrik akan terjadi penghematan subsidi sebesar Rp161 triliun," ujarnya dalam sesi diskusi Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (7/10). Bagi Dimas, besaran penghematan ini harus dibaca sebagai sinyal darurat untuk mempercepat infrastruktur kelistrikan logistik.
Proyeksi ambisius ini beriringan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan seluruh SPBU menyalurkan biosolar B50 mulai Kamis (1/10). Keputusan itu menegaskan berakhirnya masa transisi penyaluran stok B40 pada 30 September. Kewajiban B50 ini diikat kuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Secara teknis, B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit dengan 50 persen solar fosil.
Menurut data pemerintah, peralihan wajib ke B50 diprediksi memangkas kebutuhan impor bahan bakar fosil, yang berdampak pada penghematan devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi B50 menjadi kunci pengurangan ketergantungan impor. Ia mencatat, kebutuhan solar nasional saat ini berkisar 39 juta kiloliter per tahun. Angka ini menuntut solusi ganda: efisiensi di sisi bahan bakar melalui B50, dan efisiensi di sisi moda melalui elektrifikasi kendaraan berat.
Jalan ke elektrifikasi logistik tentu tidak mulus. Dimas mengakui pelaku industri menyoroti dua kendala struktural: keandalan armada beserta infrastruktur charging station, dan harga beli kendaraan listrik yang masih tergolong mahal. "Jadi seperti charging station, kemudian truknya bisa jalan berapa jauh, dan juga yang kedua adalah harga (truk listrik) yang cukup mahal," kata Dimas. Untuk menjawab hal ini, pemerintah tengah menguji coba green freight corridor atau koridor khusus truk listrik. Program ini berfokus pada lima pilar, mulai dari tata kelola, call for project trial bagi pelaku usaha, pemasangan infrastruktur pengisian daya, koordinasi lintas kementerian, hingga evaluasi kebijakan yang terukur.
Analisis Redaksi
Di balik angka triliunan rupiah, proyek ini adalah taruhan besar pada kesiapan ekosistem logistik nasional. Pemerintah kini berjalan di dua jalur: satu kaki menginjak di mandatori B50 yang sudah jadi hukum, kaki lain menapaki jalur elektrifikasi logistik yang masih di fase uji coba. Jika koridor hijau ini hanya sebatas eksperimen tanpa dukungan regulatory unlock yang tegas, potensi penghematan Rp161 triliun hanya akan menjadi angka di atas kertas. Pelaku usaha butuh kepastian bahwa investasi pada armada listrik dan stasiun pengisian daya akan terbayar lewat tarif yang kompetitif, bukan sekadar insentif sesaat.
Apa yang perlu diwaspadai adalah kecepatan penyediaan infrastruktur. Tanpa jaringan pengisian daya yang andal dan luas di sepanjang koridor logistik utama, keberatan pengusaha soal jangkauan (range anxiety) dan biaya modal tinggi akan tetap menjadi penghalang utama. Langkah logis berikutnya bukan lagi soal diskusi kebijakan makro, melainkan eksekusi fisik: mempercepat instalasi tiang pengisian di titik-titik strategis dan memonetisasi data uji coba green freight corridor untuk menyusun roadmap transisi yang wajib, bukan sukarela. Tanpa transisi ke kewajiban penuh, target hemat devisa dan subsidi hanya akan terus tertunda oleh inefisiensi logistik berbasis solar.
