Pedagang Setu Babakan Setuju Tata Saluran Air Asalkan Izin Jualan Dipertahankan

Pedagang di kawasan Setu Babakan, Jagakarsa, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penataan saluran air oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan syarat kritis bahwa izin berjualan tetap dilindungi dalam skema renovasi tersebut.

Dukungan ini bukan sekadar simpati sosial, melainkan kesiapan operasional untuk mendukung proses rekayasa lalu lintas dan penggalian kanal yang berpotensi mengganggu aktivitas harian mereka. Para pelaku usaha mikro di tepian kanal ini paham bahwa aliran air yang macet dan sampah menumpuk justru lebih mematikan peluang pembeli daripada gangguan sementara pengerjaan infrastruktur.

Kekhawatiran utama pedagang bukan pada durasi proyek, melainkan pada perubahan tata letak kios setelah penataan selesai. Jika kanal diperlebar atau diembankan, ruang jualan mereka bisa menyusut drastis. Oleh karena itu, syarat 'boleh berjualan' menjadi garis demarkasi antara kolaborasi dan konflik. Mereka siap mundur dari area kerja, asalkan ada kepastian tertulis bahwa lokasi dagang akan kembali aktif dengan lebar yang memadai.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan diketahui sedang mempercepat penanganan masalah banjir dan drainase di wilayah ini, di mana Setu Babakan menjadi salah satu titik kritis genangan yang kerap melumpuhkan mobilitas warga. Penataan saluran air ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan bahwa air hujan tidak lagi merendam permukiman dan jalan utama Jagakarsa setiap musim penghujan.

Relasi antara pedagang dan warga setempat juga menjadi faktor stabil dalam proyek ini. Selama ini, aktivitas dagang di Setu Babakan menciptakan ruang sosial bagi komunitas; merelokasi atau menghapus pedagang secara sepihak akan mengubah dinamika sosial kawasan tersebut menjadi zona steril yang kurang hidup. Dukungan pedagang kini menjadi modal sosial bagi dinas terkait untuk mempercepat izin dan anggaran, karena resistensi dari pengguna ruang publik adalah salah satu penyebab utama keterlambatan proyek infrastruktur perkotaan.

Bagi warga sekitar, penataan saluran air membawa dampak ganda: lingkungan menjadi lebih bersih dan bebas genangan, namun kenyamanan bising dari aktivitas dagang yang padat berpotensi meningkat jika tidak diatur dengan zonasi yang ketat. Keseimbangan antara estetika kota dan mata pencaharian rakyat kecil ini akan menentukan apakah proyek ini sukses secara teknis atau gagal secara sosial.

Analisis Redaksi

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis semata dalam proyek infrastruktur sering kali gagal mengantisipasi resistensi sosial di lapangan. Syarat yang dikemukakan pedagang Setu Babakan sebenarnya merupakan mekanisme checks and balances alami; mereka mengunci komitmen pemerintah untuk tidak hanya meratakan tanah, tetapi juga memikirkan keberlanjutan ekonomi mikro di area tersebut. Jika pemerintah mengabaikan syarat ini demi kecepatan proyek, risiko timbulnya protes dan hambatan kerja justru akan meningkat.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi 'janji sepihak' dari pejabat daerah. Dukungan pedagang saat ini bersifat kondisional, bukan mutlak. Tanpa regulasi turunan yang jelas mengenai lebar trotoar dagang dan jam operasional setelah kanal baru beroperasi, konflik bisa memanas ketika masa pengerjaan selesai. Penataan fisik akan mudah, tetapi menata aturan main di atasnya jauh lebih kompleks dan membutuhkan transparansi data dari dinas terkait.

Secara logis, langkah selanjutnya seharusnya bukan sekadar memulai galian, tetapi membentuk forum duduk bersama antara Dinas Bina Marga, Kecamatan, dan pedagang untuk memetakan skema tata letak pasca-proyek. Jika skema ini terealisasi dan disepakati, proyek akan berjalan mulus karena pedagang berubah dari pihak yang berpotensi menghalangi menjadi pihak yang memonitor kualitas pengerjaan secara partisipatif.