Bahlil Klaim Gaji Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi Bersatu, Anggaran DIPA Tanpa Duplikasi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan dirinya hanya menerima satu gaji resmi meski secara struktural kini memegang dua jabatan kementerian negara.

Hal ini diungkapkan Bahlil saat ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). Politisi PAN ini menjelaskan bahwa integrasi dua jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. "Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu," tegas Bahlil dengan nada datar namun yakin.

Dari sisi teknis anggaran, operasional Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sepenuhnya menumpang di anggaran Kementerian ESDM. "Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM. Tidak ada Menko, nanti di situ dibagi," jelas Bahlil. Ia memastikan bahwa tidak ada alokasi anggaran terpisah atau [DIPA](https://www.kemenkeu.go.id) tersendiri untuk kementerian koordinator baru tersebut; administrasi dan koordinasi tetap berjalan di bawah DIPA tunggal Kementerian ESDM.

Bahlil menambahkan bahwa ia secara rutin menyisihkan sebagian dari penghasilan dan dana operasionalnya untuk kegiatan sosial. "Insya Allah saya dari gaji saya maupun dari dana operasional saya selalu saya sisihkan semuanya untuk kepada saudara-saudara saya yang berhak untuk saya bantu," sambungnya. Ia menyebut bantuan ini ditujukan untuk para aktivis dan "adik-adik" yang membutuhkan, menolak anggapan bahwa penumpukan jabatan ini adalah bentuk penumpukan kekayaan negara.

Peran strategis Kemenko Hilirisasi adalah melakukan sinkronisasi program antarkementerian untuk mempercepat hilirisasi. "Kementerian Menko Hilirisasi ini akan melakukan sinkronisasi program antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan beberapa kementerian lain yang bisa kita melakukan sinkronisasi agar kemudian bisa melakukan percepatan," tandas Bahlil. Ia memperingatkan agar media tidak menilai penambahan kementerian ini sebagai [pemborosan](https://www.ekonomi.co.id) uang negara, mengingat sumber daya dan anggaran yang digunakan adalah tunggal.

Analisis Redaksi

Langkah Bahlil Lahadalia untuk mengintegrasikan dua jabatan strategis dalam satu orang merupakan eksperimen birokrasi yang jarang terjadi di Indonesia modern. Dengan menolak gaji ganda dan memanfaatkan DIPA Kementerian ESDM, pemerintah pusat secara de facto sedang menguji fleksibilitas kerangka hukum tata kelola kementerian. Keputusan ini menggarisbawahi fokus pemerintah untuk memotong birokrasi yang gemuk di tengah pengetatan fiskal, di mana efisiensi menjadi kata kunci yang lebih penting daripada segmentasi departemen yang kaku.

Apa yang perlu diwaspadai dari skema ini adalah potensi konflik kepentingan dan beban kerja yang tidak proporsional. Menjadikan hilirisasi sebagai prioritas nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor yang intensif. Jika satu menteri harus menangani dua agenda besar—pertambangan/energi serta investasi/hilirisasi—ada risiko kedalaman pengawasan terhadap masing-masing sektor menjadi dangkal. Selain itu, ketergantungan penuh pada anggaran ESDM bisa membuat program hilirisasi kurang mandiri secara fiskal jika terjadi perubahan prioritas anggaran di kementerian induk tersebut.

Secara logis, langkah selanjutnya adalah pemantauan ketat oleh [audit](https://www.audit.go.id) internal dan eksternal untuk memastikan bahwa "efisiensi" yang diklaim tidak berubah menjadi konsentrasi kekuasaan yang tersembunyi. Jika model ini terbukti efektif dalam mempercepat proyek strategis tanpa pembengkakan biaya, ia bisa menjadi preseden baru dalam penataan struktur kabinet Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada integritas eksekutif dalam memisahkan peran regulatif dan operasional di bawah satu atap kepemimpinan.