Trump Setuju Tembak Mati Nidal Hasan, Eksekusi Miliiter Pertama AS Sejak 1945

Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi menyetujui eksekusi mati Nidal Hasan menggunakan regu tembak, sebuah tindakan yang pertama kalinya dilakukan oleh militer Amerika Serikat selama 65 tahun terakhir. Keputusan ini diambil pasca Perang Dunia 2, mengakhiri era penggunaan hukuman mati dengan cara ditembak bagi anggota militer. Hal ini diumumkan langsung oleh Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang telah mendapat lampu hijau dari Trump.

Hasan sebelumnya divonis mati setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan massal di Fort Hood, Texas, pada tahun 2009. Dalam serangan tersebut, ia membunuh 13 orang dan melukai 32 lainnya sambil berteriak 'Allahu Akbar' di tengah situasi yang mencekam. Vonis berat ini dijatuhkan oleh panel juri militer yang terdiri dari 13 perwira dan memberikan rekomendasi hukuman mati dengan suara bulat, menegaskan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Sebagai warga negara AS yang pernah menjabat sebagai mayor Angkatan Darat sekaligus psikiater, Hasan mengaku bahwa dia menargetkan tentara yang bersiap dikirim ke Afghanistan. "Ada provokasi yang cukup untuk mengerahkan tentara yang akan terlibat dalam perang ilegal," kata Hasan kepada hakim militer di persidangan, sebagaimana dikutip CNN. Pengakuan ini menunjukkan motif ideologis di balik tindakannya, meskipun dia kemudian meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat di depan pengadilan.

Parnell menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pasti mengenai waktu pelaksanaan eksekusi tersebut. "Dia [Hasan] membunuh 13 orang dan melukai 32 lainnya sambil meneriakkan 'Allahu Akbar' selama serangan itu," ujar Parnell di platform X pada Senin (5/10), menegaskan kembali kronologi tragis dari peristiwa awal. Hegseth, yang dijuluki sebagai 'Menteri Perang', akan bertanggung jawab penuh dalam menetapkan waktu dan lokasi spesifik untuk eksekusi ini, sebuah kewenangan yang jarang dijalankan dalam beberapa dekade terakhir.

Sejarah mencatat, eksekusi terhadap prajurit militer dengan cara ditembak terakhir kali dilakukan pada Eddie Slovik pada 31 Januari 1945, bulan-bulan terakhir Perang Dunia 2, saat ia dinyatakan bersalah karena desersi. Setelah itu, hukuman mati bagi anggota angkatan bersenjata AS beralih ke metode gantung, seperti kasus John Bennett pada 1961 di Fort Leavenworth, Kansas. Bennett digantung setelah terbukti memperkosa dan mencoba membunuh gadis Austria berusia 11 tahun, sebuah kasus yang menandai pergeseran prosedur hukuman mati militer selama era pasca-perang.

Analisis Redaksi

Pemilihan regu tembak sebagai metode eksekusi bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan sinyal politik yang kuat dari pemerintahan Trump untuk memulihkan disiplin militer yang dianggap telah melonggar selama beberapa dekade. Dengan menghidupkan kembali metode eksekusi yang terakhir digunakan pada 1945, pemerintah menunjukkan bahwa mereka memandang pelanggaran disiplin atau kejahatan berat dalam lingkungan militer sebagai ancaman eksistensial terhadap integritas institusi. Ini mencerminkan pendekatan 'tough on crime' yang diterapkan secara spesifik di internal dinas pertahanan, di mana simbolisme cara eksekusi dianggap sama pentingnya dengan hukuman itu sendiri.

Dampaknya bagi publik dan institusi militer akan terasa dalam hal presepsi keadilan dan legitimasi hukum militer. Masyarakat sipil mungkin akan mempertanyakan konsistensi penerapan hukum antara warga sipil dan anggota militer, terutama ketika metode yang dianggap lebih 'kuno' atau brutal dipilih untuk kasus terorisme dalam negeri. Bagi internal angkatan bersenjata, hal ini berpotensi meningkatkan pengawasan dan tekanan psikologis, namun di sisi lain memberikan peringatan keras bahwa tindak pidana berat, khususnya yang terkait dengan ancaman keamanan nasional seperti serangan di Fort Hood, akan ditangani dengan kecermatan tertinggi tanpa pandang bulu.

Secara logis, langkah selanjutnya akan berfokus pada penetapan jadwal eksekusi oleh Menteri Hegseth, yang harus memastikan kepatuhan terhadap protokol hukum yang berlaku meskipun menggunakan metode lama. Proses ini kemungkinan akan diiringi dengan debat publik di Kongres dan media mengenai batas-batas wewenang eksekutif dalam menentukan metode hukuman mati untuk warga negara yang juga merupakan aset strategis militer. Pengawasan hukum akan ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak-hak konstitusional terdakwa, mengingat kasus ini akan menjadi preseden signifikan dalam sejarah hukum militer modern Amerika Serikat.