Kodam XXVI/Mataram Ditetapkan di Sultan Ground Sleman, Menanti Dana Pusat

Berita Daerah
Siti RahmawatiSiti Rahmawati
Sumber: CNN Nasional
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Kodam XXVI/Mataram Ditetapkan di Sultan Ground Sleman, Menanti Dana Pusat
BAGIKAN:

Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XXVI/Mataram dipastikan bakal berdiri di wilayah Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penempatan ini menggunakan lahan Sultan Ground atau Tanah Kasultanan di Kalurahan Sidoluhur, sebuah keputusan strategis yang langsung mengubah peta komando militer di kawasan Istimewa.

Mayor Inf Suwito, Kepala Penerangan Korem 072/Pamungkas, menegaskan bahwa penetapan titik lokasi di Sidoluhur Godean telah melewati proses peninjauan akhir. "Tanda titik terakhirnya yang jadi yang di Sidoluhur Godean itu," kata Suwito saat dihubungi pada Selasa (6/10). Ia meyakinkan bahwa penggunaan lahan Sultan Ground untuk pembangunan Kodam Mataram telah mengantongi izin resmi dari pihak Keraton Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Proses pemilihan lokasi ini tidak instan. Tim survei dari Mabes TNI AD bersama Kodam IV/Diponegoro dan Korem 072/Pamungkas sempat menjajaki beberapa alternatif lain, termasuk di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, hingga area lain di Sleman. Namun, kawasan Godean terpilih karena posisinya yang dinilai paling ideal, strategis, dan berdekatan dengan rencana lokasi baru Markas Polda DIY di Sidomulyo, Godean, Sleman.

Kehadiran Kodam baru ini akan secara otomatis mengalihkan komando wilayah DIY yang selama ini berada di bawah naungan Kodam IV/Diponegoro. Seluruh Komando Distrik Militer (Kodim) yang tersebar di wilayah DIY, meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, akan beralih di bawah komando dan kendali langsung Kodam XXVI/Mataram. Sebagai langkah awal, operasional markas sementara Kodam XXVI/Mataram ditempatkan di Makorem 072/Pamungkas, Kota Yogyakarta, sementara sebagian aktivitas perkantoran mulai digeser ke Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Kompi C di kawasan Demak Ijo, Sleman.

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan enam Komando Daerah Militer baru dalam peringatan HUT ke-81 TNI pada Senin (5/10). Mayjen TNI Drajad Brima Yoga ditunjuk sebagai Panglima Kodam XXVI/Mataram. Terkait pembangunan fisik, Suwito menyebut hal tersebut masih bergantung pada pengalokasian anggaran pusat karena melibatkan pembentukan struktur organisasi dan pemenuhan Badan Pelaksana pendukung. Sementara itu, perekrutan dan pemetaan personel untuk mengisi struktur organisasi baru sedang berjalan secara bertahap dari jajaran Kodim di wilayah DIY, dengan prinsip "ditawarkan ke anggota yang mau" dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Analisis Redaksi

Pemilihan lahan Sultan Ground di Sidoluhur bukan sekadar soal ketersediaan ruang, melainkan sinyal konsolidasi hubungan istana dan TNI di wilayah Istimewa. Dengan lokasi yang berdekatan dengan rencana markas Polda baru, terjadi efisiensi logistik dan sinergi keamanan yang signifikan. Namun, ketergantungan pada anggaran pusat menjadi variabel utama yang menggeser jadwal operasional penuh, membuat transisi komando tetap berjalan di markas sementara sementara infrastruktur fisik belum rampung.

Alih status komando dari Kodam IV/Diponegoro ke Kodam XXVI/Mataram menandai pergeseran strategis dalam struktur pertahanan regional. DIY kini memiliki otoritas militer otonom yang lebih kuat, yang secara langsung akan mempercepat respons dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini perlu diwaspadai dalam hal akuntabilitas publik, mengingat tanah yang digunakan adalah aset keraton, sehingga transparansi penggunaan lahan tersebut menjadi krusial.

Langkah berikutnya secara logis adalah percepatan pemetaan personel dan penyusunan struktur organisasi yang efektif. Karena perekrutan bersifat sukarela dan berbasis kompetensi, efisiensi operasional awal akan sangat bergantung pada cepatnya proses seleksi ini. Jika anggaran pusat terlambat, potensi keterlambatan pembangunan fisik bisa memperpanjang masa transisi, sehingga koordinasi lintas institusi harus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah selama masa penyesuaian ini.

Meow! Tanya Nesi!
😸