Ben Gvir Klaim Seluruh Tepi Barat Milik Israel, Usung Emigrasi Warga Palestina Jelang Pemilu

Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, secara terbuka mendeklarasikan bahwa seluruh wilayah Tepi Barat, Palestina, merupakan milik Negara Zionis.

Pernyataan kontroversial ini disampaikan dalam wawancara dengan Channel 14 pada Kamis (1/10), di mana Ben Gvir menegaskan bahwa pembagian wilayah berdasarkan Kesepakatan Oslo II tahun 1995 tidak lagi berlaku menurut pandangannya.

"Tidak ada perbedaan antara Area A, B, dan C. Seluruh wilayah adalah milik kami. Ini negara kami," tegas Ben Gvir, seperti dikutip Middle East Monitor. Ia mengabaikan status hukum internasional yang telah disepakati kedua belah pihak selama hampir tiga dekade terakhir.

Latar belakang pembagian wilayah ini berakar pada Kesepakatan Oslo II yang ditandatangani pada 28 September 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (OP). Dalam perjanjian tersebut, Tepi Barat dikategorikan menjadi tiga zona: Area A berada di bawah kendali penuh Palestina; Area B berada di bawah kendali bersama Palestina dan Israel; serta Area C berada di bawah kendali penuh Israel.

Dalam kesempatan yang sama, Ben Gvir juga menyuarakan kembali ambisinya untuk membubarkan Otoritas Palestina (PA) apabila ia terpilih menjadi menteri pertahanan. Ia mengklaim akan mendorong emigrasi warga Palestina dengan alasan bahwa 60 persen dari mereka menginginkan hal tersebut. "Saya akan meluangkan waktu untuk ini, dan saya akan mengelola prosesnya secara berkelanjutan. Setiap minggu, saya akan mengadakan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait," ucapnya.

Pernyataan keras ini muncul di tengah kampanye elektoral yang sengit menjelang pemilihan Knesset pada 27 Oktober mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan adanya penurunan dukungan untuk koalisi yang berkuasa dan peningkatan dukungan untuk blok oposisi. Ben Gvir dinilai berupaya mendulang suara dengan meningkatkan retorika ancaman terhadap warga Palestina. Ia juga kerap mengunjungi Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur dan melakukan ritual Talmud di Tembok Barat sebagai bagian dari strategi politiknya.

Analisis Redaksi

Langkah Ben Gvir ini bukan sekadar retorika, melainkan strategi elektoral yang berisiko tinggi. Dengan mengabaikan Kesepakatan Oslo, ia secara sepihak mengikis fondasi hukum yang menjadi acuan status quo Tepi Barat. Klaim bahwa 60 persen warga Palestina ingin emigrasi merupakan data yang perlu dikritisi secara ketat, mengingat angka tersebut tidak memiliki dasar verifikasi independen yang jelas dalam konteks kebijakan resmi. Retorika ini dirancang untuk memobilisasi basis pemilih sayap kanan yang menolak kompromi dengan Otoritas Palestina.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi eskalasi kekerasan di lapangan. Pernyataan tentang "emigrasi" dan pembubaran PA dapat memicu respons keras dari kelompok ekstremis di kedua sisi, mengancam stabilitas fragil yang ada. Bagi masyarakat internasional, klaim ini memperumit upaya diplomasi dan bantuan kemanusiaan di Tepi Barat, karena status legal wilayah yang ambigu meningkatkan risiko pendudukan ilegal dan perluasan permukiman.

Secara logis, jika Ben Gvir berhasil naik jabatan ke posisi menteri pertahanan, kita dapat mengharapkan langkah-langkah unilateralsitik yang lebih agresif. Ini termasuk kemungkinan pembatasan perlintasan, pengabaian total terhadap mekanisme bersama Area B, dan tekanan maksimal terhadap PA. Publik harus bersiap menghadapi meningkatnya tensi keamanan dan polarisasi politik yang lebih tajam menjelang dan sesudah pemilu Knesset 27 Oktober.