Said Abdullah Tekankan Disiplin Fiskal APBN 2027: Jangan Korbankan Rakyat demi Defisit

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa alokasi belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dalam Rancangan APBN 2027 bukan sekadar formalitas, melainkan penentu hidup bagi lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Angka ini menjadi pusat perundingan antara legislatif dan eksekutif yang menuntut akuntabilitas tertinggi terhadap setiap sen yang dibelanjakan.

Struktur anggaran ini dirancang untuk menopang keberlanjutan pembangunan dan memperluas jaring pengaman sosial. Rinciannya mencakup menjaga harga pangan pokok, memastikan kepastian harga panen petani, serta modal bagi UMKM. Said Abdullah menyebutkan dalam keterangan resminya, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa efisiensi anggaran bukan pilihan, melainkan kewajiban moral negara.

Sepakatannya juga mencakup target makroekonomi yang ambisius namun terkendali: pertumbuhan ekonomi 6 persen, kemiskinan turun ke kisaran 6–6,5 persen, dan rasio Gini membaik ke 0,360–0,365. Target ini ditopang oleh penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Namun, untuk mencapai itu, pemerintah harus menguras sumber penerimaan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dari pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selisih antara belanja dan pendapatan menciptakan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari PDB, angka yang masih di bawah batas aman 3 persen menurut undang-undang.

Risiko terbesar justru ada di belakang angka tersebut. Jika target pendapatan meleset, Said memperingatkan dua skenario pahit: defisit melonjak akibat penarikan utang baru yang membengkakkan beban bunga, atau pemangkasan belanja negara yang akan menghentikan program sosial. Data historis menunjukkan beban bunga utang telah melonjak dari 10 persen pendapatan negara pada 2015 menjadi 19 persen pada 2026. Tren ini mengancam ruang fiskal jangka panjang jika disiplin tidak dijaga. "Banggar DPR berharap disiplin fiskal perlu kita jaga, sebab setiap rupiah dari pendapatan negara tidak tercapai, mengandung pesan, defisit berpotensi semakin besar, atau target belanja yang direncanakan terpaksa harus dipangkas," jelas Said.

Pemerintah dan DPR kini menghadapi ujian nyata: bagaimana mengintensifkan pajak dan menggali PNBP tanpa menekan daya beli masyarakat atau meracik iklim investasi. Jika target pendapatan gagal, maka janji pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi akan sekadar menjadi angka di atas kertas. Disiplin fiskal menjadi benteng terakhir agar APBN tetap berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang efektif, bukan sekadar pembakar utang antargenerasi.

Analisis Redaksi

Arah kebijakan APBN 2027 ini menandai pergeseran paradigma dari 'pertumbuhan apa adanya' menjadi 'pertumbuhan yang terukur dampaknya'. Penolakan terhadap defisit yang longgar menunjukkan kehati-hatian legislatif dalam menghadapi volatilitas ekonomi global. Jika target pendapatan pajak tidak tercapai, beban utang yang terus membengkak (19% dari pendapatan pada 2026) akan menggerus anggaran kesehatan dan pendidikan secara struktural.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi trade-off antara mengejar pertumbuhan 6% dengan kualitas belanja. Jika pemerintah memilih skenario memotong belanja untuk menjaga defisit, yang terdampak pertama kali adalah program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Ini risiko politik dan sosial yang besar. Keberhasilan APBN 2027 sangat bergantung pada efisiensi birokrasi dalam memungut pajak, bukan pada asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis.

Langkah selanjutnya secara logis adalah audit berkala atas realisasi penerimaan pajak oleh DPR. Jika tren defisit mulai mendekati batas 3%, opsi penerbitan Surat Berharga Negaradalam negeri harus dikawal ketat agar tidak menjadi beban bunga yang tak terselesaikan. Rakyat harus diuntungkan, bukan sekadar dijadikan justifikasi statistik pertumbuhan.