Himpitan Biaya Mencekik, Perajin Tahu Tempe Perkecil Ukuran, Ada yang Gulung Tikar
Pakar ekonomi makro yang sering menulis mengenai investasi dan pasar saham.
Para perajin tahu dan tempe di Indonesia terpaksa memperkecil ukuran produk demi menahan lonjakan harga jual yang membuat konsumen kabur, di tengah keterpurukan akibat melonjaknya biaya produksi secara serentak. Wakil Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Kusnoto, menegaskan bahwa perajin kini terjepit antara kewajiban melayani pasar dan daya beli masyarakat yang terbatas.
"Kalau sekarang bukan hanya kedelai saja. Plastik naik, minyak goreng naik, daya beli juga seperti ini," kata Kusnoto dikutip detikcom, Sabtu (3/10). Tekanan ini dipicu oleh meroketnya harga kedelai impor dari Rp9.500 menjadi Rp11.600 hingga Rp12.000 per kilogram, yang menjadi komponen biaya utama dalam produksi.
Beban perajin kian berat dengan naiknya harga plastik kemasan dari Rp20.000-Rp25.000 menjadi Rp35.000-Rp45.000 per kg, serta kenaikan kurs dolar AS dari kisaran Rp14.500-Rp15.500 pada 2022 menjadi Rp18.000 pada 2026. Harga minyak goreng, seperti Minyakita, juga naik dari HET Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter, ditambah mahalnya ongkos logistik.
Untuk tetap laku, Gakoptindo mencatat harga jual tempe 250 gram dan tahu 500 gram ditahan di Rp5.000. Jika biasanya satu kuintal kedelai menghasilkan 22 batang tempe yang dipotong enam bagian, kini harus diiris tujuh bagian dengan harga jual tetap. Margin keuntungan menipis hingga satu dua perajin gulung tikar karena tak sanggup menanggung beban operasional.
Program stabilisasi subsidi kedelai pemerintah senilai Rp500 miliar untuk 250 ribu ton belum terasa di lapangan. Skema bantuan itu baru aktif saat harga kedelai menembus Rp12.500-Rp13.000 per kg, sehingga dinilai belum menjawab lonjakan biaya di luar kedelai. "Kalau harga terus naik... orang punya duit berapapun tempe harganya pasti dibeli, namun juga tidak sedikit perajin yang akan gulung tikar," tegas Kusnoto.
Analisis Redaksi
Fenomena "shrinkflation" atau memperkecil ukuran produk di sektor pangan lokal ini menunjukkan adanya keputusasaan struktural pada produsen skala kecil. Ketika harga input seperti kedelai, kemasan, dan energi naik bersamaan, mengurangi ukuran menjadi satu-satunya katup pengaman untuk mempertahankan volume penjualan. Langkah ini menggeser beban inflasi diam-diam ke konsumen, yang tetap membayar harga sama namun menerima barang dengan bobot lebih kecil. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga resmi tidak sejalan dengan realitas pasar riil di kalangan perajin rakyat.
Keterlambatan respons kebijakan subsidi menjadi perhatian kritis. Jeda antara harga pasar (Rp11.600-Rp12.000/kg) dengan ambang batas subsidi (Rp12.500-Rp13.000/kg) menciptakan zona merah di mana perajin merugi tanpa jaring pengaman. Jika harga terus merangkak, konsolidasi pasar ke pelaku yang bermodal besar akan menjadi tak terhindarkan, mengancam keberlangsungan UMKM pangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Langkah logis selanjutnya menuntut sinergi yang lebih cepat antara hulu (imporir kedelai) dan hilir (perajin), bukan hanya subsidi bersyarat yang rigid.
