Sarwendah Minta Ruben Tes Medis, Tim Hukum: Ini Bentuk Proteksi, Bukan Syarat Menghalangi

Tim kuasa hukum Sarwendah resmi melontarkan permintaan pengujian medis bagi Ruben Onsu sebelum menemui kedua anak kandungnya, sebuah langkah yang dipicu oleh temuan riwayat kesehatan sensitif di pihak lawan. Pengacara Pablo Benua menegaskan, tindakan ini merupakan manifestasi dari tugas protektif orang tua, bukan sekadar formalitas birokratis yang bertujuan memutus akses ayah ke anaknya.

"Ternyata memang ditemukan adanya sebuah riwayat [sensitif] yang sangat sensitif sekali tidak dapat kami sampaikan di ruang publik," ungkap Pablo saat diwawancarai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/10/2026). Ia melanjutkan, "Riwayat tersebut bisa dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap anak sehingga perlu dilakukan pengujian atau pengecekan kesehatan."

Pablo meredakan kekhawatiran tentang beban prosedur berulang. Ia meminta kedua belah pihak melupakan keributan soal jadwal tiga atau enam bulan sekali. "Pada prinsipnya Sarwendah ingin melihat itikad baik saja. Jadi enggak usahlah, kita lupakan dulu yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan sebulan sekali. Lakukan saja dulu itikad baik itu sekali, cukup," imbuhnya dengan nada tegas namun diplomatis.

Sejajar dengan itu, kubu Sarwendah membela wacana pemeriksaan medis sebagai murni bentuk kepedulian, bukan alat penjegal. "Lalu kalau kita bicara bahwa ada syarat untuk tes kesehatan, saya tegaskan itu bukan syarat. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap anak," tegas Pablo, membantah narasi yang menyudutkan kliennya.

Mengakui kompleksitas isu [Kesehatan Anak] dalam konteks perwalian, pihak keluarga menyerahkan finalitas keputusan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak) sebagai lembaga independen. "Kalau Komnas Anak bilang bahwasanya tidak perlu tes kesehatan, ya sudah. Kalau Komnas Anak katakan tes kesehatan, ya apa boleh buat. Enggak perlu juga harus dipublikasi hasil tes kesehatannya," pungkas Pablo, menegaskan privasi medis tetap menjadi prioritas mutlak.

Analisis Redaksi

Kontroversi ini bukan sekadar soal siapa yang benar secara hukum, melainkan soal garis batas tipis antara perlindungan hak anak dan pembatasan hak orang tua. Penggalian istilah "ritus sensitif" tanpa detail publik mengindikasikan adanya data privat yang berpotensi mengancam kesehatan fisik atau psikologis anak. Ini adalah strategi hukum yang cerdas namun berisiko tinggi jika dianggap sebagai upaya mempermalukan mantan suami di hadapan publik.

Langkah menyerahkan masalah ini ke Komnas Anak adalah jeda yang logis dan rasional. Dengan menjadikan lembaga negara independen sebagai penengah, kubu Sarwendah sedang menggeser posisi tawar mereka dari arogansi satu pihak ke aturan prosedural yang netral. Publik perlu waspada bahwa debat ruang publik seringkali mengaburkan fakta medis yang sebenarnya sudah ada di meja hakim.

Ke depan, hasil rekomendasi Komnas Anak akan menjadi determinan apakah [Hukum Keluarga] ini akan diakhiri dengan kesepakatan damai atau berlanjut ke tahap sengketa yang lebih tajam. Tidak terduga dari kedua belah pihak. Kita hanya akan melihat bagaimana hukum keluarga Indonesia merespons konflik yang melibatkan standar privasi medis dalam sengkita perwalian anak.