Kapolri Suyudi Lantik 88 Perwira Tinggi, Dadang Hartanto Ganti Asep Edi di Pucuk Polda Metro Jaya

Politik
Siti RahmawatiSiti Rahmawati
Sumber: CNN Nasional
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Kapolri Suyudi Lantik 88 Perwira Tinggi, Dadang Hartanto Ganti Asep Edi di Pucuk Polda Metro Jaya
BAGIKAN:

Komjen Asep Edi Suheri digeser dari kursi Kapolda Metro Jaya untuk menduduki posisi baru sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, menggantikan Komjen Wahyu Widada yang kini ditugaskan ke Kementerian ATR/BPN. Pergantian pucuk pimpinan di Polda paling strategis di Indonesia ini otomatis ditinggalkan kosong, sebelum akhirnya diisi oleh Irjen Dadang Hartanto yang selama ini memegang kendali di Polda Maluku. Pergeseran dua jenderal bintang tiga dan dua bintang ini menjadi sinyal perubahan signifikan dalam peta komando kepolisian nasional.

Bongkar pasang jabatan besar-besaran ini resmi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026, yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026. Dalam dokumen tersebut, selain rotasi jabatan Irwasum dan Kapolda, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga melakukan perombakan di seluruh lapisan Mabes Polri. Tidak hanya jabatan irwil, posisi strategis seperti Kabareskrim kini diemban Irjen Asep Safrudin, menggantikan Komjen Syahardiantono. Kepemimpinan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) kini dipegang Irjen Herry Heryawan, sementara Kabaintelkam diisi Irjen Dedy Kusuma Bakti dan Kalemdiklat oleh Irjen Rudi Darmoko.

Skala mutasi ini jauh melampaui pergantian di pucuk pimpinan pusat. Sebanyak 19 Kapolda mengalami pergantian, mencakup area krits seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Dari total 88 personel yang dimutasi, mayoritas, yakni 70 orang, mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru. Proses ini tidak lepas dari aspek teknis kepangkatan, mengingat 21 personel juga mengalami kenaikan pangkat. Penyegaran ini menyentuh lapisan Pati dan Pamen untuk menjaga ritme organisasi tetap bergerak sesuai kebutuhan hukum dan keamanan negara.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa langkah ini murni merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan tugas. "Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Johnny di Jakarta, Sabtu (3/10). Ia menambahkan bahwa setiap personel yang menerima amanah baru diharapkan segera beradaptasi dan melanjutkan program kerja yang sudah berjalan dengan optimal.

Bagi publik, pergantian Dadang Hartanto ke Jakarta membawa implikasi langsung pada penanganan keamanan ibukota dan penanganan kasus-kasus kriminal yang sedang mengemuka di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pengalaman Dadang di luar Jawa, khususnya di Maluku, memberikan warna berbeda dalam pendekatan penanganan gangguan keamanan dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, Asep Edi di posisi Irwasum akan fokus pada pengawasan internal dan penegakan kode etik, sebuah pergeseran peran dari lini depan penindakan menjadi lini pengawasan integritas institusi.

Analisis Redaksi

Perubahan struktur pimpinan di tubuh Polri ini merepresentasikan strategi penyegaran yang rutin dilakukan untuk mencegah stagnasi birokratis dan memastikan respons cepat terhadap potensi konflik di berbagai daerah. Penempatan Dadang Hartanto di Polda Metro Jaya menjadi看点 penting, mengingat wilayah ini memiliki dinamika krusial terkait penegakan hukum yang sering mendapat sorotan publik. Pengalaman daerah di Polda Maluku diharapkan mampu membawa pendekatan yang lebih pragmatis dalam memitigasi kerawanan sosial di jantung pemerintahan.

Sisi lain, perpindahan Asep Edi Suheri ke Irwasum menandakan pengalihan fokus pengawasan internal dari penguatan kinerja satuan wilayah menjadi penguatan disiplin dan kepatuhan hukum di internal Polri. Dengan 21 perwira naik pangkat dan puluhan lainnya berpromosi, institusi ini sedang merestrukturisasi kapasitas sumber daya manusia secara signifikan. Yang perlu diwaspadai publik adalah masa transisi kepemimpinan di Polda besar yang baru, di mana penyesuaian kebijakan dan prioritas operasional harus berjalan tanpa membiarkan ruang kosong layanan keamanan masyarakat.

Meow! Tanya Nesi!
😸