INDEF: Kemenko Hilirisasi di Bawah Bahlil Diharap Percepat Target PLTS 100 GWp

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyambut positif pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang kini dikomandoi Bahlil Lahadalia. Lembaga riset ekonomi itu menilai struktur baru ini membuka peluang nyata untuk mempercepat agenda transisi energi dan hilirisasi nasional yang selama ini tersendat oleh tumpang tindih regulasi.

Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah menyebut kementerian koordinator tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengatasi hambatan teknis. "Terbentuknya kementerian koordinator ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia semakin maju di bidang transisi energi dan hilirisasi," ujar Imaduddin melalui keterangan resmi, Sabtu (3/10). Fokus utama percepatan diarahkan pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang membutuhkan penyelarasan kebijakan dari hulu ke hilir.

Sinyal positif ini bukan tanpa dasar. Kajian INDEF GTI bersama Systemiq menunjukkan delapan kawasan industri prioritas berpotensi menyerap listrik bersih sebesar 24-31 terawatt-hour (TWh) per tahun. Angka ini setara dengan kapasitas PLTS sekitar 8-13 GW atau 8-13 persen dari target nasional. Namun, Imaduddin mengingatkan bahwa realisasi potensi tersebut masih bergantung pada penyelesaian hambatan birokrasi serta kesiapan jaringan, lahan, dan skema pembiayaan investasi.

Lebih jauh, INDEF mendorong kementerian baru untuk menetapkan agenda percepatan lintas kementerian dengan target dan tenggat yang jelas. Mekanisme eskalasi perlu segera dirumuskan guna menyelesaikan proyek strategis yang tertahan. Imaduddin menekankan penyederhanaan birokrasi melalui konsep Kawasan Energi Terbarukan/Renewable Energy Zones (REZs) sebagai instrumen kunci. Tanpa orkestrasi kebijakan yang rapi, manfaat hilirisasi akan terus tertunda akibat salah satu mata rantai yang tertinggal.

Persoalan hilirisasi industri mineral kritis pun terungkap. Sebagian tahap pengolahan justru mengalami kelebihan kapasitas, sementara tahapan lain terhambat risiko pasokan bahan baku. "Investasi sudah ditanamkan, tetapi kapasitas produksi, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja belum mencapai harapan," tegas Imaduddin. Ketidaksesuaian antara kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, dan kebutuhan pasar ini menuntut peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan yang efektif.

Analisis Redaksi

Transisi energi dan hilirisasi bukan sekadar retorika politik, melainkan taruhan ekonomi jangka panjang. Pembentukan kementerian khusus di bawah Bahlil Lahadalia merupakan respons struktural terhadap kekacauan birokrasi yang selama ini melambatkan proyek strategis. Jika koordinasi lintas kementerian ini berhasil menyatukan izin investasi, pasokan bahan baku, dan ketersediaan energi dalam satu rangkaian, hambatan utama pengembangan PLTS 100 GWp dapat terurai.

Yang perlu diwaspadai adalah adanya gap antara ambisi target nasional dan kesiapan di lapangan. Data potensi serapan 24-31 TWh per tahun di delapan kawasan industri merupakan angka optimis yang tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur jaringan dan lahan. Tanpa penyederhanaan birokrasi yang signifikan melalui mekanisme REZs, kementerian koordinator berisiko menjadi sekadar tambahan beban birokrasi tanpa dampak substantif bagi percepatan industri mineral kritis.

Langkah logis selanjutnya adalah kementerian ini harus segera menerbitkan peta jalan (roadmap) operasional dengan tenggat waktu yang mengikat untuk setiap hambatan yang ada. Peran orkestrator hanya akan valid jika mampu memotong rantai koordinasi yang panjang dan memastikan seluruh mata rantai hilirisasi bergerak simultan. Kegagalan mengorkestrasi ini akan membuat potensi nilai tambah ekonomi dari mineral kritis tetap gagal dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan negara.