ESDM Gelar Bakti Sosial Kesehatan bagi Warga Terdampak Gempa di Nagekeo

Militerisasi kementerian bukan hanya urusan seragam, tapi soal kaki tangan birokrasi yang turun ke lapangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini melancarkan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini langsung menyentuh wilayah yang masih bergulat dengan dampak gempa bumi yang meluluhlantakkan struktur rumah warga dan infrastruktur lokal.

Tim dari ESDM membawa tim medis lengkap. Mereka mendirikan posko darurat yang fungsinya mirip dokter keliling modern, tapi dengan logistik negara. Warga yang terisolasi kini punya akses pemeriksaan fisik dan penanganan ringan tanpa harus menjelajah medan berat yang masih berbahaya. Kegiatan ini berlangsung di tengah suasana yang cukup mencekam bagi para korban gempa di Nagekeo.

Nagekeo memang daerah yang kerap menjadi sasaran musibah alam. Gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut tidak hanya merusak fisik, tapi memutus urat nadi ekonomi warga. Petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian sementara. Mereka kini bergantung pada bantuan logistik yang tiba secara sporadis. Keterlambatan bantuan selalu menjadi keluhan utama di lapangan setiap kali bencana serupa terjadi.

Pada konteks ini, kehadiran ESDM terasa janggal bagi sebagian pengamat. ESDM adalah kementerian teknis yang mengurus energi dan tambang, bukan lembaga kemanusiaan atau kesehatan. Namun, di tengah minimnya respons koordinasi pusat, kementerian mana pun yang bisa mengerahkan kekuatan di sana akan disambut hangat oleh warga yang kepayahan. Mereka tidak peduli dari mana seragam yang datang, yang penting ada obat dan makanan.

Dampak nyata dari bakti sosial ini terlihat dari antrian warga yang panjang di posko layanan. Banyak dari mereka yang datang membawa dokumen identitas yang hilang karena rumahnya runtuh. Tanpa akses medis, risiko penyakit menular akan melonjak drastis di pengungsian. ESDM, lewat aksi ini, secara tidak langsung menjadi jaring pengaman sosial terakhir bagi ribuan warga Nagekeo.

Analisis Redaksi

Aksi ESDM di Nagekeo menyoroti satu fakta pahit: koordinasi lintas kementerian saat bencana masih tumpang tindih. Kita melihat kementerian teknis mengambil alih peran yang seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini bukan berarti ESDM salah, tapi menunjukkan bahwa mesin birokrasi kita bergerak lambat dan terpaksa saling menambal dengan tenaga ekstra.

Warga di NTT memang sering jadi penonton dalam proses pemulihan yang panjang. Gempa bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari penderitaan kronis. Langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan adalah memastikan bahwa bakti sosial ini tidak berhenti sebagai seremoni singkat. Pemerintah pusat harus memastikan alur distribusi logistik dan tim medis menjadi jalur permanen selama masa tanggap darurat berlangsung.

Yang perlu diwaspadai adalah hilangnya jejak pengawasan publik. Saat kementerian A, B, dan C semua mengerahkan tangan, di mana posisi pengawas? Tanpa transparansi alokasi dana dan distribusi barang, mudah sekali terjadi pemborosan atau favoritisme. Warga Nagekeo berhak mendapat penjelasan terbuka soal siapa yang berapportioning apa, dan berapa lama bantuan ini akan tersedia. Jangan sampai solidaritas ini berubah jadi formalitas yang memuakkan.