Tanpa Amdal dan IMB, KDM Hentikan Proyek Data Center AI Rp3,5 Triliun di Jatiluhur

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, karena pengembang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan aturan administratif sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sekitar waduk yang menjadi sumber air vital bagi wilayah tersebut.

Proyek fasilitas AI berskala besar itu digarap oleh perusahaan pengembang Big Data Exchange (BDx) Indonesia yang menargetkan operasional penuh dalam waktu dekat. Dedi menegaskan bahwa penghentian bersifat sementara hingga seluruh perizinan lengkap dan memenuhi standar kelayakan lingkungan serta tata ruang yang berlaku di Jawa Barat.

Ketiadaan izin dasar terungkap saat gubernur melakukan verifikasi langsung ke lapangan dan menemukan konsultan proyek gagal menyerahkan dokumen persyaratan tepat waktu. "Ketika saya tanya kemarin, IMB belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," ujar Dedi di Bandung, Jumat (2/10).

Pemprov Jabar melibatkan akademisi Universitas Indonesia untuk menguji objektivitas kelayakan proyek sebelum keputusan akhir diambil. Dedi menekankan bahwa jika hasil kajian Amdal menyatakan layak maka pembangunan bisa dilanjutkan, namun apabila tidak memenuhi syarat maka proyek harus dihentikan permanen demi keselamatan ekosistem Waduk Jatiluhur.

Ketersediaan air untuk sistem pendingin server AI dipastikan tidak mengganggu jatah warga karena PDAM Kabupaten Purwakarta baru memanfaatkan 380 liter per detik dari alokasi 3.000 liter per detik yang tersedia. Pemanfaatan tambahan sebesar 14 persen oleh BDx masih menyisakan kapasitas berlebih sehingga pasokan air bersih bagi penduduk tetap aman dan tidak terganggu.

Dedi sebelumnya telah meninjau lokasi pada Selasa (28/7) untuk memverifikasi keamanan lahan dari ancaman banjir, gempa, dan aktivitas gunung berapi serta kesiapan infrastruktur pendukung. Akses air bagi warga Purwakarta yang berkorban untuk keberadaan Waduk Jatiluhur menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditawar dalam setiap persetujuan investasi di kawasan strategis tersebut.

Analisis Redaksi

Penghentian proyek bernilai triliunan rupiah ini menunjukkan pergeseran paradigma pengawasan investasi di Jawa Barat yang kini menempatkan kepatuhan administratif dan daya dukung lingkungan sebagai prasyarat utama. Keterlibatan pihak ketiga independen dari UI dalam penilaian Amdal merupakan mekanisme penting untuk mencegah konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan investor, sekaligus menjamin bahwa keputusan didasarkan pada sains bukan sekadar kalkulasi ekonomi.

Data surplus kapasitas air PDAM Purwakarta memberikan landasan faktual yang kuat bahwa operasi data center tidak serta-merta merampas hak dasar warga atas air bersih. Namun, transparansi publik mengenai metodologi perhitungan neraca air dan proyeksi dampak iklim jangka panjang tetap diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola sumber daya alam terjaga di tengah gencarnya promosi investasi teknologi tinggi.

Langkah selanjutnya yang logis adalah percepatan evaluasi dokumen perizinan oleh konsultan BDx dengan tenggat waktu yang jelas dan terukur. Tanpa batas waktu yang tegas, ketidakpastian hukum dapat merugikan iklim investasi secara luas, sementara penundaan berkepanjangan tanpa parameter teknis hanya akan memicu spekulasi liar di masyarakat mengenai motif sebenarnya di balik penghentian proyek strategis nasional ini.