Ketersediaan Bahan Baku Bioetanol Jadi Ujian Berat Program E20 Pemerintah

Rencana pemerintah mendorong adopsi bioetanol E10 hingga E20 dalam bahan bakar minyak (BBM) menghadapi hambatan struktural yang serius: ketersediaan bahan baku domestik yang masih sangat terbatas. Berbeda dengan biodiesel sawit yang pasokannya relatif aman, rantai pasok bioetanol di Indonesia belum terbentuk kuat.

Iman Kartolaksono Reksowardojo, Guru Besar Universitas Pertamina, menegaskan hal ini dalam forum Evolution Forum pada Rabu (30/9). "Bioetanol kan perlu bahan baku ya. Nah, di Indonesia bahan bakunya tuh belum tersedia banyak seperti untuk biodiesel," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pengembangan komoditas seperti tebu, singkong, atau jagung membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun dari penyiapan lahan hingga panen. Tanpa kesiapan ini, target E10 atau E20 hanya bisa dipenuhi lewat impor.

"Kalau sekarang mau diramaikan E10, E20... kita harus impor gitu, enggak seperti untuk biodiesel begitu kan," kata Iman. Ia mempertanyakan logika ekonomi di balik rencana tersebut: "Kalau bahan bakunya impor, apakah impornya lebih murah dibandingkan impor bensin?" Ujian utama keberlanjutan program ini terletak pada kemampuan produksi dalam negeri yang saat ini dinilai belum mencukupi kebutuhan nasional, bahkan untuk tingkat bauran rendah sekalipun.

Pemerintah, melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sudah menyiapkan skema pembiayaan melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat. Hal ini disampaikan usai rapat bersama 44 bupati di Jakarta pada Senin (21/9). Amran menyebut program ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi. "Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya," tegas Amran.

Sementara kesiapan bahan baku masih menjadi pekerjaan rumah, sisi teknologi kendaraan dinilai lebih siap. Iman optimistis bahwa mesin dan mobil buatan lokal sudah mumpuni untuk mengonsumsi bioetanol E10. "Kalau dari segi engine atau mobilnya sebetulnya sudah bisa E10," ucapnya. Jadi, persoalan bukan pada keterbatasan teknologi kendaraan, melainkan pada fundamental rantai pasok agraris yang butuh waktu bertahun-tahun untuk matang.

Analisis Redaksi

Rekomendasi utama dari fakta-fakta ini adalah kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan mandatori bioetanol. Menargetkan E20 tanpa memastikan lahan 1-2 juta hektar siap bertani dalam jangka pendek akan berisiko menjadikan program ini bergantung pada impor. Secara logis, jika bahan baku bioetanol harus diimpor, pemerintah harus membuktikan bahwa total biaya impor etanol plus subsidi lebih efisien daripada impor bensin biasa. Tanpa analisis biaya yang transparan, program ini berpotensi menjadi beban fiskal yang lebih berat.

Yang perlu diwaspadai adalah kebijakan pertanian yang terfragmentasi. Rapat dengan 44 bupati menunjukkan upaya integrasi, namun eksekusi lahan seluas 2 juta hektar adalah tantangan koordinatif yang masif. Jika lahan bersaing dengan pangan dan alih fungsi lahan terjadi, target energi bisa mengorbankan ketahanan pangan. Langkah logis berikutnya adalah evaluasi ulang timeline E10/E20, menyelaraskan dengan siklus panen 5-10 tahun, serta memastikan insentif bagi petani tebu dan singkong agar mereka tidak memilih menjual ke industri makanan yang lebih menguntungkan.

Pesan jelas bagi publik: jangan berharap peralihan ke bioetanol terjadi semalam. Prosesnya panjang dan rentan. Wartawan dan masyarakat sipil perlu mengawal bukan hanya aspek teknologi kendaraan, tetapi juga ketersediaan lahan, harga komoditas petani, dan perbandingan biaya impor vs produksi lokal. Tanpa itu, E20 hanya akan menjadi slogan di atas kertas yang diimpuni oleh pasar global.