Wamendagri Bima Arya Dorong Sumbar Integrasikan Mitigasi Bencana dalam RPJMD 2025-2029

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengonsolidasikan ketangguhan daerah sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di tengah ancaman bencana yang persisten. Desakan ini disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar memperingati Hari Jadi ke-81 di Padang, Kamis (1/10/2026), sebagai peringatan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional tidak akan bermakna jika rentan terhapus oleh risiko katastrofi.

Bima menegaskan bahwa narasi 81 tahun Sumatera Barat sejatinya adalah kisah tentang transformasi ujian dan tantangan menjadi ketangguhan yang berujung pada kemajuan nyata. Ia mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa daerah tangguh bukan sekadar wilayah yang siap siaga saat bencana melanda, melainkan entitas yang mampu memastikan bencana tidak pernah merampas masa depan generasi penerus melalui perencanaan yang matang dan antisipatif.

Langkah strategis Pemprov Sumbar memasukkan dimensi kebencanaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 mendapat apresiasi khusus dari pemerintah pusat karena menandakan pergeseran paradigma pembangunan. Kebijakan ini membuktikan bahwa mitigasi dan antisipasi risiko tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral semata, melainkan telah terintegrasi secara utuh dalam arus utama perencanaan pembangunan daerah jangka menengah.

Pembangunan manusia dinilai Bima harus berjalan seirama dengan infrastruktur fisik agar Sumbar melahirkan generasi penerus yang kompeten melanjutkan estafet capaian pembangunan saat ini. Modal sosial berupa nilai agama, adat, jejaring perantauan, ikatan nagari, serta tradisi inovasi warisan leluhur disebutnya sebagai aset tak ternilai yang wajib dipadukan dengan tata kelola pemerintahan modern dan investasi produktif.

Optimisme terhadap potensi global Minangkabau ditegaskan Bima dengan menyatakan tidak ada alasan bagi intelektual, profesor, dan pemikir Sumbar untuk tidak mendunia setara dengan nasi Padang maupun tari piring. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang didukung inovasi dan daya juang tinggi menjadi prasyarat mutlak agar kiprah putra-putri terbaik Ranah Minang dapat dirasakan dampaknya hingga tingkat internasional.

Analisis Redaksi

Integrasi dimensi kebencanaan dalam RPJMD 2025-2029 merupakan langkah korektif terhadap pendekatan pembangunan konvensional yang kerap mengabaikan variabel risiko ekologis di wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat. Langkah ini menunjukkan kematangan birokrasi daerah dalam menerjemahkan amanat UU Penanggulangan Bencana ke dalam dokumen perencanaan teknis, namun tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi anggaran dan koordinasi lintas sektor di lapangan saat masa transisi kepemimpinan daerah.

Penekanan pada modal sosial dan kualitas SDM sebagai pilar ketangguhan mengindikasikan kesadaran bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah dengan karakteristik geografis kompleks. Sinergi antara nilai kearifan lokal nagari dengan tata kelola modern menuntut adaptabilitas birokrasi yang tinggi, sebab kegagalan memadukan kedua elemen ini berpotensi menjadikan program ketangguhan daerah hanya berhenti sebagai retorika politik tanpa dampak terukur bagi masyarakat akar rumput.

Ambisi menduniakan intelektual Minangkabau memerlukan peta jalan konkret yang melampaui simbolisme budaya, termasuk reformasi sistem pendidikan tinggi dan penciptaan ekosistem riset yang kompetitif di tingkat regional. Tanpa dukungan kebijakan afirmatif dan alokasi sumber daya yang memadai dari pemerintah daerah, aspirasi tersebut berisiko menjadi wacana normatif belaka yang tidak berkorelasi dengan peningkatan daya saing global lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat dalam satu dekade mendatang.