Sarmuji Pastikan Mundur dari DPR RI Setelah Dilantik Jadi Menteri Perindustrian Kabinet Merah Putih

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya untuk segera meninggalkan kursi anggota DPR RI demi mematuhi larangan rangkap jabatan antara eksekutif dan legislatif setelah resmi dilantik dalam Kabinet Merah Putih. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sarmuji di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10), sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang melarang pejabat negara memegang dua mandat kekuasaan secara bersamaan.

Sarmuji menyatakan bahwa statusnya sebagai wakil rakyat otomatis gugur begitu sumpah jabatan menteri diucapkan, namun ia siap menempuh prosedur administratif pengunduran diri jika mekanisme formal tetap mensyaratkannya. "Ya pasti (mundur dari anggota DPR), enggak bisa rangkap kan. Kan enggak bisa rangkap antara eksekutif dan legislatif," ujarnya dengan tegas kepada awak media usai pelantikan, menutup segala spekulasi mengenai potensi konflik kepentingan di parlemen.

Rekam jejak politik Sarmuji di Senayan terbilang panjang sejak pertama kali terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2014 dengan perolehan 57.586 suara. Dapil yang mencakup Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung ini kembali mengirimkannya ke parlemen pada Pemilu 2019 dengan lonjakan signifikan menjadi 137.110 suara, menandakan basis konstituen yang solid sebelum ia beralih ke ranah eksekutif.

Pengalaman legislasi yang dimilikinya cukup relevan dengan portofolio barunya, mengingat ia pernah bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, serta standardisasi nasional. Selain pernah memimpin fraksi Partai Golkar dan menjabat sekretaris jenderal DPP periode 2024-2029, Sarmuji juga memiliki rekam jejak di Komisi IX, Komisi XI, serta pernah dipercaya sebagai wakil ketua Badan Legislasi DPR RI pada 2018.

Fokus utama Kementerian Perindustrian di bawah kendali Sarmuji akan menyasar sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerapan tenaga kerja. Ia mengakui beban tanggung jawab yang berat karena kementerian ini berfungsi sebagai tuas penggerak ekonomi nasional, sehingga koordinasi lintas kementerian dengan Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan menjadi prioritas mendesak untuk sinkronisasi kebijakan hulu hingga hilir.

Analisis Redaksi

Langkah Sarmuji untuk tidak merangkap jabatan mencerminkan pemahaman yang matang tentang etika birokrasi dan pemisahan kekuasaan yang sehat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kepatuhan sukarela terhadap norma ini penting untuk mencegah konflik kepentingan, terutama karena latar belakangnya sebagai Ketua Fraksi Golkar dan Sekjen DPP yang berpotensi menciptakan tumpang tindih antara fungsi pengawasan legislatif dan pelaksanaan kebijakan eksekutif di sektor industri strategis.

Tantangan terbesar Sarmuji kini terletak pada kemampuan menerjemahkan pengalaman legislasi menjadi kebijakan eksekutif yang konkret, khususnya dalam negosiasi insentif fiskal dengan Kementerian Keuangan dan pembatasan impor selektif bersama Kementerian Perdagangan. Pernyataannya agar impor tidak terlalu bebas untuk produk yang bisa diproduksi domestik merupakan sinyal proteksionisme terukur yang harus dieksekusi hati-hati agar tidak memicu retaliasi dagang atau inefisiensi rantai pasok industri manufaktur nasional.

Keberhasilan transisi dari politisi menjadi teknokrat eksekutif akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat Sarmuji membangun koordinasi dengan Menko dan Presiden sesuai hierarki kabinet, bukan lagi mengandalkan lobi-lobi fraksional ala parlemen. Publik perlu mewaspadai apakah fokus pada industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki mampu bertahan di tengah tekanan global, atau sekadar menjadi retorika populis tanpa peta jalan revitalisasi mesin produksi dan peningkatan daya saing yang terukur dalam jangka menengah.