Menkeu Suahasil: Hiperinflasi 650 Persen Era Frans Seda Jadi Fondasi Kredibilitas APBN

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap bagaimana pendahulunya, Franciscus Xaverius Seda, berhasil membalikkan krisis hiperinflasi 650 persen menjadi fondasi stabilitas fiskal Indonesia pada periode 1966-1968. Dalam Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda di Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/10), Suahasil menegaskan bahwa keberhasilan menekan inflasi drastis hingga 85 persen pada 1968 lahir dari disiplin anggaran berimbang yang menyesuaikan belanja dengan kemampuan penerimaan negara di tengah cadangan devisa yang terkuras habis.

Suahasil menggambarkan kondisi ekonomi saat itu sangat genting karena pengeluaran negara melonjak hingga tiga kali lipat dari penerimaannya, sementara ekspor tertahan dan utang luar negeri menumpuk masif. Defisit fiskal yang dibiayai melalui ekspansi moneter justru memperparah kenaikan harga, menciptakan fenomena ganda berupa meroketnya harga barang dan antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Krisis kredibilitas fiskal ini menuntut respons kebijakan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang sedang terguncang.

Penanganan hiperinflasi tersebut, menurut Suahasil, memerlukan asesmen cermat yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap masyarakat. Ia meyakini Frans Seda dalam hari-harinya mencari imbangan antara mengundang sektor usaha bekerja dan kewajiban negara melindungi rakyat, sebuah proses yang diyakini melibatkan pertimbangan matang bahkan dalam doa-doanya. Keseimbangan inilah yang kemudian memungkinkan laju inflasi turun dari 650 persen pada 1966 menjadi 110 persen pada 1967, lalu menyusut ke 85 persen pada 1968.

Frans Seda menerapkan pendekatan realistis dalam menyusun APBN 1967 dengan menekan pengeluaran nonprioritas serta menghentikan proyek-proyek mercusuar yang membebani anggaran. Struktur belanja ditata ulang menjadi pengeluaran rutin dan pembangunan agar lebih berorientasi pada pemulihan ekonomi, termasuk keberanian mengambil keputusan sulit seperti penyesuaian harga BBM untuk menertibkan postur anggaran. Kebijakan anggaran berimbang ini menjadi tonggak penting yang membuka ruang bagi fondasi Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I dan seterusnya.

Pelajaran historis ini ditegaskan kembali oleh Suahasil sebagai pengingat bagi pengelolaan fiskal masa kini, di mana kredibilitas APBN harus dijaga sebagai alat menumbuhkan ekonomi sekaligus tameng pelindung rakyat. Sebagai bagian dari pemerintahan saat ini, ia menyatakan komitmen untuk mempertahankan momentum pertumbuhan melalui kombinasi kebijakan yang seimbang, meneladani warisan Frans Seda yang lahir di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 4 Oktober 1926 dan menjabat Menteri Keuangan sejak 25 Juli 1966 hingga 6 Juni 1968.

Analisis Redaksi

Kisah hiperinflasi 650 persen era Frans Seda bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan peringatan keras tentang bahaya pembiayaan defisit melalui pencetakan uang tanpa kendali. Penurunan inflasi dari angka empat digit menjadi 85 persen dalam dua tahun membuktikan bahwa disiplin fiskal dan keberanian politik untuk memangkas subsidi serta proyek prestisius adalah obat pahit yang tak tergantikan dalam pemulihan krisis. Tanpa integritas dalam menyesuaikan belanja dengan penerimaan riil, stabilitas makroekonomi mustahil tercapai meski didukung retorika pembangunan yang menggiurkan.

Relevansi narasi ini bagi pengelolaan ekonomi Indonesia kontemporer terletak pada prinsip keseimbangan yang disebut Suahasil sebagai "imbangan" antara stimulasi dan proteksi. Di saat tekanan global dan domestik berpotensi melebarkan defisit, godaan untuk kembali ke ekspansi moneter agresif selalu ada, terutama menjelang tahun-tahun politik atau ketika pertumbuhan melambat. Warisan Frans Seda mengajarkan bahwa kredibilitas APBN bukanlah konsep abstrak, melainkan prasyarat mutlak agar pasar percaya, investor masuk, dan rakyat terlindungi dari erosi daya beli yang menghancurkan.

Langkah logis selanjutnya bagi otoritas fiskal saat ini adalah menerjemahkan pelajaran historis tersebut ke dalam kerangka kebijakan yang adaptif namun tetap berdisiplin. Evaluasi berkala terhadap pos belanja nonproduktif, transparansi dalam manajemen utang, dan komunikasi publik yang jujur tentang trade-off kebijakan harus menjadi standar operasional, bukan sekadar wacana. Jika fondasi Pelita I bisa dibangun di atas puing hiperinflasi berkat keteguhan prinsip anggaran berimbang, maka keberlanjutan pembangunan hari ini pun bergantung pada seberapa serius kita merawat kredibilitas yang sama di tengah tantangan yang berbeda bentuk namun sama beratnya.