Luky Alfirman dan Nurkholisoh Jabat Wamenkeu Baru, Fokus Selesaikan APBN 2026 yang Tersisa Tiga Bulan

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Amanda sebagai wakil menteri keuangan baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029. Keduanya langsung bergerak ke kantor Kementerian Keuangan untuk memulai tugas di tengah sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun ini yang sangat sempit.

Kedatangan dua wajah baru itu membuat formasi pimpinan Kementerian Keuangan bertambah padat. Posisi wakil menteri keuangan kini diisi tiga orang secara bersamaan. Juda Agung tetap menduduki kursi wakil menteri keuangan bersama dua pejabat yang baru saja dilantik. Rombongan disambut meriah oleh para pegawai begitu tiba di gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Luky Alfirman kembali menginjakkan kaki di lingkungan yang sebenarnya sudah ia kenal baik. Ia menyebut perasaannya campur aduk usai mendapat kepercayaan lagi setelah sempat melewati masa "hibernasi". Pria ini blak-blakan soal beban kerja yang menanti. "Kalau ditanya perasaan saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti ya, Pak Menteri. Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri," ucap Luky di hadapan para pegawai.

Tugas mendesak sudah terbentang di depan mata. Luky membeberkan tiga fokus utama dalam waktu dekat. Pertama, penyelesaian APBN 2026 yang tinggal menyisakan tiga bulan. Kedua, persiapan pelaksanaan APBN 2027. Ketiga, konsolidasi internal untuk mendorong reformasi birokrasi. "Satu, bagaimana kita menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Yang kedua, bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Terakhir, bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform, transformasi," kata Luky. Ia menegaskan tidak memiliki program khusus secara mandiri karena posisi mereka murni sebagai pembantu presiden dan menteri keuangan.

Nurkholisoh membawa perspektif berbeda dari luar pagar Kemenkeu. Mantan pejabat yang berkarier selama 20 tahun di Bank Indonesia ini menyadari betul perbedaan skala organisasi yang akan ia hadapi. Jumlah pegawai Kemenkeu mencapai sekitar 80 ribu orang. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan BI yang berkisar 6 ribu hingga 7 ribu pegawai. Meski begitu, ia merasa tidak sepenuhnya asing karena sebelumnya sempat terlibat dalam pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Pendekatan personal menjadi strategi awal Nurkholisoh. Ia siap merangkul puluhan ribu pegawai dan menempatkan diri sebagai murid di institusi fiskal raksasa tersebut. "Sebagai orang baru, saya harus memperkenalkan diri. Selama 20 tahun saya berkarier di Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi, ini antara baru dan enggak baru," ujar Nurkholisoh. Ia bahkan berkelakar soal kecintaannya pada pendidikan. "Saya pribadi selalu menganggap diri saya ini adalah pembelajar dari lahir. Saya bahkan punya lima ijazah ya kalau mau menunjukkan betapa saya itu suka sekali saya belajar," imbuhnya disambut tawa hadirin.

Analisis Redaksi

Penambahan jumlah wakil menteri keuangan menjadi tiga orang bukanlah manuver administratif biasa. Langkah ini menunjukkan pemerintah sedang menghadapi tekanan pengelolaan fiskal yang luar biasa kompleks menjelang akhir tahun. Waktu tiga bulan untuk mengeksekusi sisa APBN 2026 sekaligus menyusun fondasi APBN 2027 menuntut pembagian kerja yang sangat presisi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di tubuh kementerian yang mengelola uang negara tersebut.

Kombinasi pengalaman Luky Alfirman yang mengenal kultur internal Kemenkeu dengan latar belakang moneter Nurkholisoh dari Bank Indonesia memberikan sinyal kuat soal arah kebijakan ke depan. Pemerintah tampaknya ingin menjembatani kebijakan fiskal dan moneter secara lebih rapat di level teknis. Keterlibatan Nurkholisoh dalam FKSSK sebelumnya memperkuat dugaan bahwa koordinasi stabilitas sistem keuangan akan menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Yang patut diwaspadai publik adalah efektivitas rantai komando. Tiga wakil menteri membutuhkan mekanisme delegasi yang jernih dari menteri keuangan agar birokrasi tidak justru melambat karena terlalu banyak meja persetujuan. Konsolidasi internal dan transformasi yang dijanjikan Luky harus segera terwujud dalam hitungan minggu, bukan bulan, mengingat tenggat waktu anggaran yang mepet. Kegagalan mengeksekusi sisa APBN 2026 secara optimal akan langsung membebani ruang fiskal tahun berikutnya.