Komisi III DPR Setujui Aklamasi Komjen Suyudi Jadi Kapolri, Pelantikan Bareng Reshuffle Sore Ini

Komisi III DPR menyetujui secara aklamasi Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Listyo Sigit Prabowo melalui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang rampung hari ini. Delapan fraksi di parlemen sepakat tanpa suara penolakan terhadap nama perwira tinggi tersebut.

Persetujuan itu dikunci langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. "Kita langsung sama secara aklamasi dapat disetujui?" ujar Habiburokhman meminta persetujuan peserta rapat. Seluruh anggota komisi yang hadir serempak mengiyakan, mengakhiri proses politik yang berlangsung singkat namun menentukan arah institusi kepolisian nasional ke depan.

Langkah prosedural berikutnya sudah menunggu. Nama Suyudi akan dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan secara resmi. Presiden dijadwalkan langsung melantiknya bersamaan dengan reshuffle kabinet yang digelar sore ini. Rentang waktu antara persetujuan komisi hingga pelantikan berjalan sangat cepat, menandakan keputusan ini telah matang di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Rekam jejak Suyudi di tubuh Polri cukup panjang. Dia saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025. Sebelum memimpin BNN, pria berpangkat komisaris jenderal ini pernah menempati posisi Kapolda Banten serta Wakapolda Metro Jaya. Dua jabatan terakhir itu memberinya pengalaman langsung menangani dinamika keamanan daerah maupun metropolitan.

Pergantian pucuk pimpinan Polri selalu berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan penegakan hukum, penanganan kejahatan terorganisir, hingga pendekatan aparat di lapangan akan mengikuti visi Kapolri baru. Dengan latar belakangnya di BNN dan wilayah hukum padat penduduk seperti Metro Jaya dan Banten, publik kini menanti bagaimana Suyudi menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi strategi keamanan nasional yang konkret.

Analisis Redaksi

Persetujuan aklamasi dari delapan fraksi menunjukkan konsolidasi politik yang solid di balik layar. Jarang ada calon tunggal pimpinan lembaga negara yang lolos tanpa catatan kritis berarti dari parlemen. Kecepatan proses dari fit and proper test hingga jadwal pelantikan sore ini mengindikasikan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari kalkulasi politik yang lebih besar dalam reshuffle kabinet, bukan sekadar rotasi jabatan rutin kepolisian.

Pengangkatan mantan Kepala BNN sebagai Kapolri patut dibaca sebagai sinyal prioritas pemerintah. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius. Membawa figur yang baru saja mengomandoi perang melawan narkoba ke kursi nomor satu di Markas Besar Polri bisa berarti presiden menginginkan pendekatan represif-terukur terhadap jaringan sindikat narkoba yang selama ini kerap bersinggungan dengan korupsi institusional.

Yang perlu diwaspadai publik adalah masa transisi kepemimpinan ini. Reshuffle yang dilakukan serentak menuntut adaptasi cepat. Suyudi harus segera membangun koordinasi dengan menteri terkait yang juga mungkin berganti hari ini. Ujian sesungguhnya bukan pada proses persetujuan parlemen yang mulus, melainkan pada kemampuannya mengendalikan institusi berkekuatan ratusan ribu personel di tengah berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang.