DPR Sahkan Komjen Suyudi Jadi Kapolri, Visi Polri Bersama Masyarakat Langsung Diuji Publik

Presiden RI Prabowo Subianto mengajukan nama Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri melalui surat presiden ke DPR pada Kamis (1/10) pagi. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu langsung menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit. Hanya butuh sekitar 20 menit bagi Komisi III untuk menyetujui pencalonan tersebut sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR tak lama kemudian.

Di hadapan anggota Komisi III, Suyudi memaparkan visi misinya dengan mengusung tema Polri Bersama Masyarakat. Ia menegaskan bahwa memasuki dekade keempat perjalanan reformasi Polri, transformasi struktural, instrumental, dan terutama kultural bukanlah pekerjaan yang mudah. "Kritik dan keluhan publik masih kita terima. Bagi saya, hal itu bukan sesuatu yang harus ditutupi," kata Suyudi di ruang rapat Komisi III DPR.

Suyudi memandang kritik berbasis fakta sebagai sistem peringatan dini agar institusi mengetahui bagian mana yang harus segera diperbaiki. Menurutnya, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk mempercepat pembenahan. Tujuannya jelas: memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat, bukan untuk melemahkan institusi.

Persetujuan kilat selama 20 menit ini tidak lepas dari rekam jejak panjang Suyudi di tubuh kepolisian. Lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973 dan lulus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994, ia menghabiskan sebagian besar kariernya di jalur reserse dan wilayah Jakarta. Dari Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Selatan, hingga Kanit Resmob Bareskrim Polri, pria ini terbiasa menangani kasus-kasus pelik di lapangan.

Jabatan komando wilayahnya juga padat. Suyudi pernah menjadi Kapolsek Metro Tanah Abang pada 2012, dilanjutkan ke Polsek Metro Penjaringan. Pada periode 2014-2017, ia berpindah-pindah memimpin Polres Majalengka, Polres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat. Mulai 2017, ia kembali ke Bareskrim sebagai Wadirtipideksus dan Wadirtipidsiber, lalu menjabat Wakapolda Metro Jaya pada 2023, Kapolda Banten pada 2024, Pati Bareskrim pada awal 2025, hingga dilantik Prabowo menjadi Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 menggantikan Komjen Pol Martinus Hukom.

Bagi publik, pergantian pimpinan di tubuh Polri selalu membawa konsekuensi langsung terhadap rasa aman sehari-hari. Suyudi kini tinggal menunggu pelantikan resmi oleh Prabowo untuk mengambil alih kendali Kapolri baru. Tema Polisi Bersama Masyarakat yang ia sebut sebagai doktrin kepemimpinan akan langsung diuji oleh ekspektasi warga yang menuntut layanan kepolisian lebih responsif dan bersih dari praktik penyimpangan.

Analisis Redaksi

Persetujuan paripurna DPR yang hanya memakan waktu sekitar 20 menit setelah pemaparan singkat menunjukkan satu hal: secara politik, jalan menuju kursi Kapolri telah dibuka lebar tanpa hambatan berarti. Ini mengindikasikan adanya konsolidasi dukungan yang solid antara eksekutif dan legislatif terhadap figur Suyudi. Namun, kecepatan proses legislasi ini justru memindahkan beban pembuktian sepenuhnya ke pundak sang jenderal bintang tiga tersebut begitu ia resmi dilantik.

Pilihan Suyudi mengangkat isu kritik publik secara terbuka di depan Komisi III adalah langkah kalkulatif yang matang. Menyebut Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Komisi Percepatan Reformasi Polri membuktikan ia menyadari betul tekanan eksternal yang sedang dihadapi institusinya. Doktrin Polri Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan seremonial; tafsir logisnya adalah pergeseran orientasi kerja kepolisian dari pendekatan keamanan negara murni menuju model pelayanan sipil yang lebih akuntabel.

Yang perlu diwaspadai ke depan adalah jarak antara retorika di ruang rapat Senayan dengan realitas di tingkat polsek dan polres. Latar belakang Suyudi yang dominan di bidang reserse dan Bareskrim memberinya modal kuat dalam penegakan hukum, tetapi tantangan terbesarnya nanti adalah mengubah kultur organisasi secara masif. Langkah selanjutnya yang paling masuk akal adalah melihat siapa saja perwira tinggi yang akan ditariknya ke lingkaran utama pimpinan Polri, karena dari sanalah arah kebijakan barunya akan dieksekusi.