Wamendagri Ribka Tekankan Konsistensi RPJMD untuk Dampak Nyata di Masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berjalan konsisten agar program yang disusun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dokumen administratif. Penegasan ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci pada acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9). Ribka menilai penghargaan bagi sejumlah pemerintah daerah (Pemda) merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kreativitas dalam pembangunan.

Ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus menjadi semangat untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Fokus utama adalah memastikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Konsistensi antara perencanaan dan eksekusi menjadi kunci agar program menjawab kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat.

"Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat penting," ujar Ribka. Selain aspek perencanaan, Ribka mendorong Pemda untuk mengarahkan pengelolaan anggaran pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata. Ini mencakup program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan, menurutnya, tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi dari dampak akhirnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendalaman strategi pembangunan juga menuntut Pemda memperhatikan berbagai indikator kritis. Indikator ini meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan manusia. Arah pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian administratif semata, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Karakteristik wilayah yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Karena itu, Ribka menekankan pentingnya memanfaatkan data dan kondisi kewilayahan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Koordinasi dengan pemerintah pusat harus tetap diperkuat agar tidak terjadi dissonansi arah pembangunan. Di sisi lain, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Pemda penerima PPD 2026. Ia berharap penghargaan tersebut dapat dipertahankan sehingga kualitas perencanaan dan eksekusi tetap terjaga. "Ini merupakan suatu penyemangat sekaligus sebagai penghormatan karena tidak semua daerah memiliki itu (mendapatkan penghargaan)," tandas Ribka. Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, sejumlah bupati/wali kota, serta pejabat terkait lainnya.

Analisis Redaksi

Pertemuan di kantor Bappenas ini menggarisbawahi kecenderungan negara untuk mengintegrasikan target makro nasional ke dalam rencana daerah. Tekanan Wamendagri pada keselarasan RPJMD dan RPJMN adalah mekanisme kontrol agar anggaran daerah tidak terfragmentasi dan tetap selaras dengan prioritas pemerintah pusat. Ini menjadi sinyal bahwa efisiensi birokrasi menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas.

Yang perlu diwaspadai adalah gap antara 'konsistensi' di atas kertas dengan realitas di lapangan. Pemda dengan karakteristik kewilayahan yang berbeda seringkali menghadapi konflik kepentingan antara target nasional dan kebutuhan lokal yang mendesak. Jika data kewilayahan tidak benar-benar menjadi basis kebijakan, maka sinergi yang dimaksud berisiko menjadi kepatuhan administratif belaka, tanpa perbaikan signifikan pada indikator kemiskinan atau pengangguran.

Langkah logis selanjutnya adalah transparansi publik atas bagaimana daerah-dasar penerima PPD memetakan ulang anggaran prioritas mereka. Masyarakat perlu melihat bukti konkret dari pergeseran alokasi dana pasca-penegasan ini, bukan hanya seremonial penghargaan. Keberhasilan kebijakan ini akan terukur bukan pada jumlah dokumen yang selaras, melainkan pada pergeseran angka kesejahteraan di level akar rumput.