Suzanty Sitorus: Ketergantungan Bahan Bakar Fosil Jadi Hambat Utama Penurunan Emisi Industri

Direktur Eksekutif Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB), Suzanty Sitorus, menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil di sektor industri dan transportasi menjadi tantangan berat dalam upaya penurunan emisi. Pernyataan ini disampaikan Suzanty dalam acara EVolution Forum yang diadakan CNN Indonesia pada Rabu (30/9), menyoroti realitas bahwa struktur ekonomi nasional masih bertumpu pada energi konvensional yang sulit diurai dalam waktu singkat.

"Tantangnya sangat besar, tadi Pak Wamenperin sudah menyebutkan beberapa hal. Jadi, baik sektor industri maupun transportasi di Indonesia kita masih bertumpu pada bahan bakar fosil," ujar Suzanty. Ia menjelaskan bahwa dampak dari ketergantungan ini bukan hanya berupa emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghasilkan polutan lokal seperti PM2.5 yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Dan kalau dari segi dampaknya, bukan hanya emisi tapi juga ada polutan lokal, ya, PM2.5. Itu sudah dirasakan langsung jadi tidak menunggu sampai ada konsentrasi lalu dampaknya baru kelihatan akhir tahun," katanya. Hal ini menunjukkan urgensi penanganan masalah kualitas udara yang telah melampaui batas ambang mutu, baik secara nasional maupun standar Organisasi Kesehatan Dunia.

Di sektor industri, tantangan lebih spesifik terkonsentrasi pada industri berat seperti semen, baja, kimia, dan smelter mineral. Suzanty menjelaskan bahwa industri ini menggunakan batu bara secara langsung untuk proses pemanasan maupun melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan industrinya. "Industri itu menggunakan batu bara baik secara langsung ya terutama seperti semen, baja, lalu kimia dan smelter untuk memproses mineral baik secara langsung batu bara untuk hitnya maupun juga melalui PLTU yang ada di kawasan industrinya," urainya.

Sementara di sektor transportasi, masalahnya bertambah rumit karena bahan bakar yang digunakan masih memiliki kandungan sulfur tinggi. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi polusi udara di perkotaan melonjak. Suzanty menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu kementerian atau satu daerah. "Juga yang untuk transportasi ada bagian dari kementerian perindustrian juga dan jangan lupa ada pemerintah daerah juga karena polusi tidak mengenal batas wilayah," lanjutnya. Ia mendorong pembentukan sistem penanganan yang komprehensif mengingat kelemahan koordinasi dan biaya teknologi masih menjadi kendala implementasi strategi penurunan emisi.

Analisis Redaksi

Pernyataan Suzanty Sitorus menggarisbawahi sebuah realitas struktural yang kerap dihindari dalam diskusi transisi energi: biaya teknologi dan fragmentasi koordinasi. Indonesia terjebak dalam siklus di mana strategi penurunan emisi sudah tersedia, namun eksekutornya—baik di kementerian pusat maupun daerah—sering kali berjalan sendiri-sendiri. Tantangan di sektor semen dan baja, yang merupakan tulang punggung material konstruksi, menunjukkan bahwa dekarbonisasi industri berat membutuhkan investasi infrastruktur yang masif, bukan sekadar regulasi semata.

Dampak kesehatan yang instan dari PM2.5 menjadi amunisi kuat bagi desakan akselerasi perubahan. Ketika batas ambang kualitas udara nasional sudah dilampaui, perdebatan tentang target jangka panjang menjadi sekunder dibandingkan urgensi penanganan darurat. Langkah logis selanjutnya adalah mengintegrasikan anggaran daerah untuk kontrol emisi transportasi dengan insentif industri untuk substitusi batu bara, menjadikannya satu sistem terpadu yang tidak lagi memandang polusi sebagai masalah lokal semata, melainkan ancaman sistemik lintas batas wilayah.