Iman Kartolaksono: Transisi Energi Indonesia Wajib Multi-Pathway, Bukan Sekadar EV

Guru Besar Universitas Pertamina, Iman Kartolaksono Reksowardojo, menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mengadopsi model transisi energi tunggal seperti negara-negara subtropis. Pendekatan multi-pathway, yang menggabungkan elektrifikasi dan bahan bakar nabati cair, dinilai sebagai strategi paling bijak mengingat kekayaan alam dan kondisi infrastruktur Indonesia yang unik. Pernyataan ini dilontarkan di hadapan audiens CNN Indonesia dalam forum otomotif nasional, menegaskan posisi Indonesia sebagai pelopor global dalam inovasi biodiesel hingga B50.

Iman membeberkan argumennya secara tajam. China, Amerika, Jepang, dan Eropa yang berada di kawasan subtropis tidak memiliki cadangan bahan bakar nabati cair sebesar Indonesia. "Kita sudah buktikan bahwa nomor satu di dunia, jadi kita harus multi-pathway," ujar Iman. Ia menilai bahwa kompetisi internasional seringkali mendorong elektrifikasi kendaraan listrik (EV), namun Indonesia harus bijak menghadapi tekanan tersebut tanpa harus meninggalkan potensi lokal yang sudah terbukti berhasil.

Reksowardojo menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat dominasi Internal Combustion Engine (ICE) masih sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Alih-alih memaksakan satu solusi, ia mendorong agar biofuel dan EV berjalan beriringan. "Tapi kita harus cukup bijak untuk menangani itu. Kita tidak segera harus ikut mereka karena sebetulnya kita punya potensi lain yang sudah jalan dan terbukti menjadi contoh di dunia yaitu mungkin pernah atau sekarang banyak didengungkan oleh pemerintah, B50," jelasnya. Ia menekankan bahwa Indonesia harus bangga menjadi pelopor dalam industri, penelitian, dan aplikasi B50.

Salah satu poin penting yang digariskan Iman adalah perlunya dukungan pengembangan energi bagi perusahaan koperasi, tidak hanya korporasi besar. Namun, ia mengakui adanya tantangan struktural di aspek sosial, politik, dan ekonomi. Menurutnya, ketergantungan penuh pada anggaran pemerintah yang terbatas tidak berkelanjutan. "Yang susah tadi sosial, politik, ekonomi gitu, ya. Jadi, dan pengalaman saya 20 tahun lebih itu supaya bisa jalan itu mandatory-nya ya kebijakan, tapi didorong dengan kuat oleh swasta gitu ya dengan mereka berani invest gitu ya karena mereka tahu bahwa akan untung. Nah, itu jalan sendiri biodiesel sampe B50 tuh karena swastanya sudah jalan, berani," tegasnya.

Iman menutup pandangannya dengan menekankan konsistensi komitmen jangka panjang. Keberhasilan Indonesia menjadi nomor satu di dunia untuk biodiesel bukan hal yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari kesinambungan kebijakan yang memberi kepastian bagi investor. "Akhirnya kita bisa nomor satu di dunia untuk biodiesel. Jadi kebetulan harus disertai dengan komitmen juga yang terus jangka panjang dan nanti si swasta nya tuh bisa berani," katanya. Komitmen ini menjadi kunci agar transisi energi tidak terhambat oleh fluktuasi anggaran negara.

Analisis Redaksi

Pernyataan Iman Kartolaksono Reksowardojo ini penting untuk dicermati karena mengubah narasi transisi energi yang selama ini didominasi oleh dogma elektrifikasi total. Dalam konteks geopolitik, tekanan dari negara-negara maju untuk beralih ke kendaraan listrik sering kali mengabaikan variabel lokal seperti ketersediaan sumber daya alam dan kesiapan infrastruktur distribusi. Dengan mengajukan pendekatan multi-pathway, Indonesia sebenarnya sedang memosisikan diri sebagai negara yang memiliki kedaulatan teknologi energi, bukan sekadar pengikut standar emisi negara lain. Keberhasilan komersial B50 menjadi bukti empiris bahwa solusi lokal bisa lebih adaptif dan ekonomis daripada impor teknologi yang mahal.

Aspek krusial yang perlu diwaspadai adalah ketergantungan pada modal swasta dalam fase pengembangan. Iman secara implisit mengakui bahwa kebijakan pemerintah (mandatory) saja tidak cukup; diperlukan insentif yang menarik investor untuk berinvestasi pada skala besar. Risiko di sini adalah potensi dominasi oligopoli energi oleh korporasi besar jika akses terhadap koperasi tidak benar-benar terbuka. Oleh karena itu, konsistensi regulasi menjadi penentu utama. Jika komitmen jangka panjang terpengaruh oleh pergantian pemerintahan atau fluktuasi harga komoditas global, kepercayaan investor bisa goyah. Langkah logis selanjutnya adalah pembentukan kerangka kerja sama jangka panjang yang mengikat antara negara dan pelaku usaha, dengan fokus pada diversifikasi penerima manfaat hingga ke level komunitas atau koperasi.