Pramono Anung Wajibkan Penataan Anak Kali Krukut 2,3 Km Tanpa Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan garis keras baru dalam penanganan Anak Kali Krukut di Kebon Melati, menegaskan bahwa proyek sepanjang 2,3 kilometer ini akan ditata terpadu tanpa sedikit pun rencana penggusuran terhadap warga yang telah bermukim puluhan tahun di sana.

Keputusan tersebut diambil saat Pramono meninjau langsung lokasi pada Senin (28/9), di mana ia mengubah paradigma penanganan dari sekadar sedimenasi menjadi kawasan terpadu yang kental dengan aspek sosial dan lingkungan. Langkah konkret yang direncanakan mencakup pembangunan turap beton, revitalisasi fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) komunal, serta penghijauan bantaran. "Hari ini saya sengaja datang kembali ke Anak Kali Krukut, dan saya memutuskan bahwa penanganan ini tidak bisa lagi hanya sekadar menggali lumpur. Kita akan menata ini menjadi kawasan terpadu sepanjang 2,3 kilometer secara matang, termasuk pembangunan turap, penataan MCK komunal yang lebih baik, serta penghijauan di sepanjang bantaran," tegas Pramono di hadapan jurnalis.

Ia menekankan bahwa penataan fisik harus menyatu dengan keadilan sosial. Pemprov DKI memastikan tidak ada langkah penggusuran karena masyarakat di wilayah itu rata-rata sudah tinggal dan mencari nafkah di lokasi tersebut sejak lama. "Kami tidak melakukan penggusuran karena masyarakat rata-rata sudah tinggal puluhan tahun dan mencari nafkah di kawasan ini. Yang kita lakukan adalah merapikan fasilitas penunjang seperti MCK agar lebih layak dan bersih, sehingga lingkungannya tertata dengan sehat," jelas Pramono. Komitmen ini menjadi penanda pergeseran prioritas, di mana aspek kemanusiaan diletakkan sejajar dengan infrastruktur. Dengan demikian, proyek ini diharapkan tidak sekadar menjadi proyek fisik, tetapi juga solusi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal yang selama ini menjadi bagian integral dari ekosistem sungai.

Secara teknis, kerja fisik terbagi dalam lima segmen yang tersebar di tiga kelurahan, yakni Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Kondisi lapangan menunjukkan tantangan nyata; kepadatan permukiman memaksa tenaga kerja manual turun tangan. "Di sini kawasan sangat padat, sehingga mobilisasi alat berat sulit dan sebagian pengangkutan harus dilakukan secara manual," ujar Pramono. Di Segmen 1C, progres tercatat 376 meter dari total 390 meter dengan volume material diangkat sekitar 2.494,2 meter kubik. Sebaliknya, di Segmen 1B, barulah 91 meter dari 345 meter yang tergarap. Padahal, di Segmen 1A sepanjang 270 meter, pengerukan belum sama sekali dimulai karena masih menunggu penataan bangunan di sisi jalan, menyusul perbaikan turap yang dilakukan pada 2025.

Untuk menyambungkan titik-titik yang belum tersentuh, Pramono memaksa Dinas Sumber Daya Air (SDA) mempresentasikan rencana teknis pada pekan depan. Targetnya ambisius: pekerjaan fisik kawasan terpadu harus mulai pada awal 2027 dan rampung pada 2028. "Saya minta minggu depan Kepala Dinas Sumber Daya Air mempresentasikan rencananya, dan awal tahun depan pekerjaan fisik kawasan sudah harus dimulai. Jika regulasinya memerlukan penetapan lokasi, kami dorong demi penataan menyeluruh dengan target rampung pada 2028," paparnya. Di sisi lain, Pramono merapatkan perhatian publik terhadap perilaku membuang sampah. "Percuma kita lakukan perbaikan jika kebiasaan membuang sampah masih ada, karena hal itu akan membuat sungai cepat tersumbat kembali," ia mengingatkan keras.

Analisis Redaksi

Langkah Pramono Anung menata Anak Kali Krukut menjadi kawasan terpadu bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan uji coba model tata kota berbasis komunitas di jantung ibu kota. Dengan menolak opsi penggusuran, Pemprov DKI sedang mendefinisi ulang fungsi ruang publik di tengah kepadatan ekstrem Jakarta. Ini adalah sinyal politik yang kuat: pembangunan tidak boleh mengorbankan eksistensi warga lama. Keunikan proyek ini terletak pada integrasi aspek MCK dan penghijauan yang sering terabaikan dalam proyek drainase biasa. Jika berhasil, model ini bisa menjadi preseden untuk penanganan bantaran sungai lain di DKI yang sama kompleksnya.

Yang perlu diwaspadai adalah eksekusi teknis di lapangan. Data menunjukkan tantangan mobilisasi alat berat sangat nyata. Di segmen 1B, progres baru 91 dari 345 meter, dan di segmen 1A masih nol. Keterbatasan akses alat bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal ruang di antara bangunan warga. Jika Dinas SDA tidak mampu merancang skema pengangkutan material yang efisien tanpa mengganggu permukiman, target 2028 bisa meluncur. Selain itu, komitmen "tanpa penggusuran" akan diuji di bawah tekanan ekonomi proyek. Apakah biaya pembangunan turap dan MCK komunal akan membengkak karena harus mengakomodasi struktur bangunan liar? Ini adalah titik rawan yang perlu dipantau ketat oleh masyarakat sipil.

Kemungkinan langkah berikutnya sangat bergantung pada presentasi teknis Dinas SDA yang diminta Pramono minggu depan. Dokumen itu harus menjawab bagaimana transisi dari kondisi kumuh ke kawasan terpadu dilakukan tanpa mengusik struktur sosial yang ada. Perencanaan zonasi penghijauan dan MCK komunal harus spesifik dan tidak tumpang tindih dengan hak huni warga. Kejelasan regulasi penetapan lokasi juga menjadi kunci. Tanpa dokumen yang rapi, proyek ini berisiko menjadi proyek "gajah" yang lambat, mahal, dan minim dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kebon Melati.