Gubernur DKI Klaim Cakupan Transpor Publik Jakarta Tembus 93 Persen

Pramono Anung menyatakan layanan transportasi publik di Ibu Kota kini menjangkau lebih dari 93 persen wilayah. Angka ini ia kemukakan saat puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional di Balai Samudera, Kelapa Gading, Selasa (29/9). "Alhamdulillah, konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah 93 persen lebih. Penggunaan transportasi publik juga terus meningkat, menunjukkan bahwa transportasi Jakarta mengalami perbaikan yang signifikan," tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan lonjakan mobilitas warga yang mulai beralih dari kendaraan pribadi ke moda massal.

Kualitas layanan tersebut mendapat validasi data. Pramono merujuk hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 97,5 persen. Angka ini bukan sekadar statistik kosong; ia menjadi cerminan nyata dari peningkatan kenyamanan infrastruktur. Di panggung global, posisi Jakarta juga melompat. Berdasarkan rilis Oxford Economic, kota ini naik dari peringkat 287 pada 2024 menjadi peringkat 140 dari 1.000 kota dunia pada 2026. "Tentunya, di Indonesia, Jakarta nomor satu. Nomor dua adalah Surabaya di ranking 308, Medan di 371 dan Bandung di 409," jelas gubernur yang akrab disapa Prasetyo itu. Pramono menyebut keterhubungan transportasi publik menjadi salah satu bobot penilaian utama dalam peringkat tersebut.

Dengan pencapaian itu, Pemprov DKI masih terus menggencarkan perluasan jaringan. LRT Jakarta lintas Kelapa Gading-Manggarai sudah mulai beroperasi. Rute sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun ini baru mencatat 12 ribu penumpang per hari. Angka ini masih jauh di bawah target 80 ribu penumpang per hari. "Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas untuk mewujudkan Jakarta yang terhubung. Salah satunya LRT Jakarta yang ke depan akan terus dikembangkan untuk memperluas jaringan transportasi massal hingga kawasan strategis seperti Dukuh Atas," kata Pramono. Target ambisius ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi moda raya terpadu.

Di sisi kebijakan, skema subsidi akan mengalami restrukturisasi. Mulai 1 Januari 2027, penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) meluas dari 15 menjadi 21 golongan. Penyesuaian ini berdampak langsung pada tarif layanan. Pemprov DKI akan meninjau ulang harga tiket TransJakarta dan Transjabodetabek. Langkah ini bertujuan menyeimbangkan beban fiskal daerah dengan jangkauan pelayanan. Selain itu, pengelolaan transportasi laut di Kepulauan Seribu akan diambil alih PT TransJakarta. Skema ini bertujuan menghilangkan tumpang tindih kewenangan yang ada di Dinas Perhubungan.

Perubahan fisik ini dibarengi dengan transformasi budaya kerja. Pramono menekankan pentingnya humanis dalam pelayanan tanpa mengorbankan ketertiban. "Sekarang saya melihat, Dinas Perhubungan DKI telah berubah menjadi lebih humanis. Saya menaruh harapan kepada saudara kalian, merubah wajah menjadi lebih humanis tetapi tidak kehilangan ketertiban dan ketegasannya," pintanya. Kepala Dinas Perhubungan Budi Awaludin menegaskan tajuk peringatan tahun ini, 'Harmoni Transportasi Jakarta', menggarisbawahi kolaborasi. "Transportasi yang baik tidak mungkin dibangun oleh satu pihak saja. Ia lahir dari kolaborasi pemerintah, operator, aplikator, dunia usaha, komunitas, dan warga," ujarnya.

Analisis Redaksi

Narasi yang dibangun Pemprov DKI di depan publik cukup optimistis, namun tetap berbasis data yang kredibel. Kenaikan peringkat global dari 287 ke 140 bukan tanpa alasan, itu didorong langsung oleh investasi infrastruktur. Namun, target 80 ribu penumpang harian LRT masih menjadi pekerjaan rumah besar saat ini. Menggapai angka itu butuh waktu dan integrasi rute yang matang, bukan sekadar penambahan stasiun. Jika LRT berhasil melampaui target, tekanan ke transportasi permukaan bisa sedikit mereduksi beban kemacetan.

Ekspansi KLG ke 21 golongan merupakan sinyal kuat bahwa Pemprov DKI memilih jalan subsidi terarah. Dengan naiknya golongan penerima, otomatis beban anggaran daerah meningkat. Di sinilah penyesuaian tarif TransJakarta dan Transjabodetabek menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan keuangan. Strategi ini mirip dengan skema subsidi silang yang lazim di negara maju, yakni memindahkan beban ke pengguna jasa non-entitlement. Riset pasar menunjukkan bahwa kenaikan tarif yang bertahap lebih mudah diterima publik dibanding lonjakan drastis. Ini menjadi tes politik bagi Pramono Anung.

Perpindahan wewenang armada laut ke PT TransJakarta adalah langkah konsolidasi manajemen yang cerdas. Terintegrasi ke dalam satu badan usaha milik daerah akan meningkatkan efisiensi birokrasi. Selama ini pengelolaan di bawah dinas sering terkendala aturan pengadaan. Dengan skema baru ini, standar operasional bisa diselaraskan dengan moda massal darat. Yang perlu diwaspadai adalah eksekusi di lapangan, terutama terkait SDM dan infrastruktur kapal. Tanpa kesiapan teknis, perubahan struktur ini bisa menjadi beban baru yang tidak produktif.