Bappenas: Sisa Pangan RI Cukup untuk 125 Juta Orang, Metana dari TPA Jadi Ancaman

Nasi tersisa dan sayur busuk tidak hanya menjadi masalah dapur rumah tangga, tetapi pemicu signifikan pemanasan global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat bahwa susut dan sisa pangan menyumbang sekitar 10 persen dari total emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Angka ini mencerminkan skala dampak lingkungan yang sering tersembunyi di balik kebiasaan membuang makanan yang dianggap sepele oleh banyak pihak.

Pada 29 September, dunia memperingati Hari Kesadaran Internasional tentang Kehilangan dan Pemborosan Pangan. Momentum ini menggalang upaya kolektif untuk memotong kerugian pangan di setiap titik rantai pasokan. Hal ini mencakup dari tahap produksi petani hingga akhirnya makanan berakhir di tempat sampah oleh konsumen rumah tangga.

Mekanisme kerusakan lingkungannya bekerja ganda. Pertama, seluruh sumber daya berupa lahan, air, dan energi yang sudah terkuras untuk memproduksi makanan menjadi sia-sia ketika nutrisi tersebut tidak terserap manusia. Kedua, saat sampah makanan menumpuk di tempat pemrosesan akhir (TPA), mikroorganisme menguraikannya dalam kondisi minim oksigen dan melepaskan metana. Program Lingkungan PBB (UNEP) menegaskan bahwa daya pemanasan metana lebih dari 80 kali lipat karbon dioksida dalam rentang 20 tahun.

Skala pemborosan global memang mengkhawatirkan. Laporan Food Waste Index Report 2024 memproyeksikan 1,05 miliar ton makanan terbuang di tingkat rumah tangga, layanan makanan, dan ritel. Angka ini setara dengan 19 persen dari seluruh pangan yang tersedia. Rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 60 persen, diikuti layanan makanan 28 persen, dan ritel 12 persen. Di samping itu, 13 persen pangan hilang sebelum bahkan mencapai tahap ritel.

Kondisi di Indonesia tidak jauh lebih baik. Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2021 menunjukkan susut dan sisa pangan mencapai 115-184 kilogram per orang per tahun. Secara agregat, volume ini berpotensi memenuhi kebutuhan nutrisi 61-125 juta orang, atau sekitar 30 persen populasi Tanah Air. Data dari World Resources Institute (WRI) untuk periode 2000-2019 mencatat proporsi susut paling tinggi terjadi pada sayuran (62,8 persen) dan buah-buahan (45,5 persen), disusul daging dan ikan.

Isu ini kini menyentuh program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan potensi sampah dari program MBG di sekolah mencapai 1,1-1,4 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, 451-603 ribu ton masih layak diselamatkan dan didistribusikan. Badan Gizi Nasional (BGN) memandang sisa makanan di sekolah sebagai ancaman serius yang harus diantisipasi sejak perencanaan menu. "Ketika sisa makanan dapat ditekan, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mengurangi beban lingkungan dari limbah pangan," ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayati pada Januari lalu.

Analisis Redaksi

Integrasi aspek lingkungan ke dalam program MBG adalah langkah yang cerdas dan mendesak. Dengan volume penerima yang masif, dampak kumulatif dari pemborosan makanan di sekolah-sekolah akan cepat menumpuk jika tidak dikelola dengan disiplin. Menyelamatkan ratusan ribu ton makanan yang masih layak bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan intervensi iklim yang efektif. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan nutrisi dan kebijakan iklim dapat berjalan paralel.

Perlu diwaspadai bahwa tantangan teknis pengelolaan sampah organik di TPA masih menjadi bottleneck utama. Jika 60 persen pemborosan berasal dari rumah tangga, maka regulasi dan infrastruktur pengomposan skala kecil harus diperkuat. Tanpa penanganan hulu yang baik, upaya mengurangi pangan terbuang akan tetap dibayangi emisi metana yang tinggi dari Tempat Pemakaman Akhir yang kini sudah sangat over-capacity di kota-kota besar.

Langkah logis berikutnya adalah penguatan data riil di lapangan. Angka proyeksi Bappenas dan WRI perlu dikunci dengan survei periodik yang akurat. Data ini akan menjadi dasar bagi BGN dan Bapanas untuk mengevaluasi efektivitas program MBG. Transparansi dalam melaporkan tingkat pemborosan per daerah akan mempercepat adaptasi menu dan distribusi, memastikan bantuan gizi benar-benar diterima tanpa menjadi sampah baru.