RAPBN 2027: Subsidi BBM-LPG Dipangkas Rp11,4 Triliun, Kelangkaan Ancam Daya Beli Rakyat

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengonfirmasi pemangkasan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka jempolan itu ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun, atau turun Rp11,4 triliun dari usulan awal pemerintah yang mencapai Rp142,8 triliun. Kebijakan ini mengubah lanskap fiskal energi secara signifikan, dengan rincian subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) disepakati di angka Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp103,05 triliun.

Pelaku pasar dan ekonom menilai pemangkasan volume ini tidak serta-merta menjamin stabilnya harga di pom bensin atau pangkalan gas. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, memperingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah untuk menahan gejolak harga energi menjadi sangat terbatas. "At some point pada 2027 akan ada kenaikan harga, entah itu Pertalite atau Solar yang BBM... ataukah di LPG 3 kg," ujar Faisal. Potensi kenaikan ini dinilai akan langsung menghantam kantong masyarakat menengah ke bawah, yang merupakan konsumen utama BBM bersubsidi tersebut.

Dampak sosial-ekonomi dari kebijakan ini tidak berhenti pada naiknya harga resmi. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, menekankan bahwa risiko paling cepat terasa adalah kelangkaan, bukan inflasi harga formal. Jika kuota diperketat sementara permintaan tetap tinggi, antrean panjang akan terjadi di SPBU dan warung gas, memaksa konsumen beralih ke produk nonsubsidi yang harganya lebih mahal. "Pengurangan volume subsidi paling cepat terasa di risiko ketersediaan, bukan otomatis kenaikan harga resmi," tegas Syafrudin. Kelompok rentan seperti nelayan, petani, dan usaha mikro pangan menjadi yang paling terpukul karena energi adalah input utama mereka bekerja.

Persoalan distribusi turut menjadi sorotan serius dari CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Data internal lembaga tersebut menunjukkan bahwa 30-40 persen pembeli LPG 3 kg justru bukan berasal dari kelompok miskin atau UMKM yang dituju, melainkan restoran besar dan rumah tangga mampu. "Siapa yang boleh berhak untuk membeli LPG 3 kg, ini yang sampai hari ini belum ketemu formulanya," kata Fabby. Ketidaktepatan sasaran ini membuat pemerintah kesulitan memotong subsidi tanpa memicu protes dari kelompok rentan yang justru kesulitan mendapatkan pasokan.

Melihat ketergantungan 80 persen kebutuhan gas nasional dari impor yang rentan terhadap geopolitik global, para ahli mendesak pemerintah untuk segera mengintegrasikan data penerima subsidi melalui DTSEN, NIK, serta data usaha mikro. Selain itu, diversifikasi energi seperti kompor listrik, CNG, dan biomassa modern harus diwujudkan menjadi program nyata, bukan sekadar wacana. Tanpa ketepatan sasaran dan penyediaan alternatif energi yang terjangkau hingga ke pelosok, penghematan fiskal dari subsidi BBM-LPG berisiko berubah menjadi beban ganda bagi rakyat kecil dan melemahkan daya beli secara makro.

Analisis Redaksi

Kebijakan pemangkasan subsidi energi dalam RAPBN 2027 ini pada dasarnya adalah uji ketangguhan mesin birokrasi dalam menata kembali prioritas belanja negara. Namun, ada jebakan logis yang harus diwaspadai: menghemat anggaran tanpa memperbaiki mekanisme distribusi justru meningkatkan risiko sosial. Jika kebocoran subsidi ke kelompok mampu tidak ditutup melalui integrasi data yang ketat, pengurangan kuota akan menyebabkan kelangkaan yang disoroti Syafrudin Karimi, yang pada gilirannya memaksa rumah tangga miskin membeli energi di pasar bebas dengan harga lebih tinggi. Ini kontraproduktif dengan tujuan efisiensi fiskal.

Lebih jauh, fokus pemerintah pada program alternatif seperti kompor listrik dan CNG memiliki celah kelayakan bagi masyarakat pedesaan. Fabby Tumiwa sudah mengingatkan bahwa daya beli listrik kelompok rentan rendah, sementara CNG masih sebatas proyek percontohan. Langkah logis selanjutnya adalah memastikan transisi energi ini disertai subsidi silang atau pendampingan infrastruktur lokal. Tanpa itu, narasi penghematan negara hanya akan berputar di ruang rapat elite, sementara realitas di lapangan adalah antrean di SPBU dan dapur rumah tangga yang semakin berat biayanya.