Menteri Keuangan Israel Smotrich Serukan Tepi Barat Diperangi Mirip Gaza, Tekan Pembubaran Otoritas Palestina

Minim 74 ribu nyawa terenggut dan 90 persen infrastruktur hancur di Gaza menjadi preseden nyata bagi Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang kini menyerukan agar wilayah Tepi Barat, Palestina, menghadapi represi serupa. Pernyataan kontroversial ini bukan sekadar retoris; ia menegaskan Tel Aviv 'seharusnya melakukan hal yang sama di sana (Tepi Barat) seperti yang kami lakukan di Gaza.' Seruan ini meluncur deras di tengah pembatasan ketat yang mencekik pergerakan warga Palestina, mengubah retorika politik menjadi ancaman eskalasi militer yang nyata di kawasan okupasi.

Smotrich memperkuat seruan kerasnya dengan mengulangi desakan untuk membubarkan Otoritas Palestina, entitas pemerintahan resmi yang memegang kendali terbatas atas sebagian Tepi Barat. Bagi warga di lapangan, ini bukan isu abstrak. Realitasnya pahit: pos pemeriksaan ditutup, jalan-jalan terisolasi, dan akses ke layanan vital terpotong. Warga kehilangan kemampuan untuk bekerja atau bertahan, terjebak dalam jerat kontrol yang semakin ketat. Situasi di Tepi Barat telah berubah menjadi zona pengepungan de facto yang memperparah krisis kemanusiaan, jauh melampaui batasan hukum internasional konvensional.

Sejak agresi Israel melanda Gaza pada Oktober 2023, eskalasi di Tepi Barat tidak main-main. Statistik dari lapangan menunjukkan lebih dari 1.206 orang tewas akibat serangan tentara dan pasukan pendudukan. Ribuan lainnya, nyaris 26 ribu, ditangkap dalam operasi yang intensif. Modus operandinya beragam dan brutal: penghancuran rumah, pembakaran kendaraan, perataan lahan pertanian, serta penggusuran paksa yang marak seiring perluasan permukiman ilegal. Pola kekerasan ini konsisten, menunjukkan adanya kebijakan sistematis untuk mengontrol wilayah melalui paksa militer dan demografi.

Dampak dari ketegangan ini langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga Palestina yang kini hidup dalam bayang-bayang perang total. Dengan gencatan senjata di Gaza berlaku sejak 10 Oktober 2025, namun tidak ada jeda bagi warga Tepi Barat. Di Gaza sendiri, meskipun ada kesepakatan henti tembak, tentara Israel terus melancarkan serangan yang menewaskan lebih dari 1.400 orang dan melukai sekitar 5.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Kontras data ini menggarisbawahi bahwa status quo di Tepi Barat, jika mengikuti seruan Smotrich, akan bermuara pada tingkat kerusakan dan korban jiwa yang serupa atau bahkan lebih besar, mengingat kerentanan infrastruktur dan populasi sipil di sana.

Latar belakang politiknya krusial: Smotrich, sebagai figur kunci dalam koalisi pemerintahan, menggunakan platform media nasional seperti Yedioth Ahronoth untuk menggalang legitimasi publik atas kebijakan de facto di lapangan. Ia tidak berbicara dari ruang hampa, melainkan dari posisi kekuatan ekonomi dan militer Israel. Seruan pembubaran Otoritas Palestina bertujuan menghapus mitra dialog terakhir, menyisakan Israel sebagai otoritas tunggal yang tidak terbebani oleh komitmen negosiasi. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci status quo okupasi permanen, menjadikan Tepi Barat sebagai wilayah yang sepenuhnya bergantung pada izin Israel untuk sekadar bernapas dan bergerak.

Analisis Redaksi

Perkembangan ini menandai titik balik krusial dalam konflik Israel-Palestina. Seruan Smotrich untuk 'memperlakukan Tepi Barat seperti Gaza' bukan sekadar provokasi, melainkan peta jalan de jure untuk penerapan doktrin 'securitization' total. Ketika Otoritas Palestina dihapus dari peta politik, tidak ada lagi institusi yang bisa menjadi penyangga diplomasi atau pengelola layanan dasar. Ini membuka jalan bagi pendudukan langsung Israel yang tidak ada tawar-menawarnya. Yang perlu diwaspadai adalah transisi dari konflik menjadi perang tanpa henti, di mana setiap aspek kehidupan warga Palestina menjadi target operasi militer.

Secara logis, langkah selanjutnya akan berupa pengesahan hukum untuk memperluas yurisdiksi Israel secara penuh di Tepi Barat, disertai dengan penghapusan sistemik Otoritas Palestina melalui penghilangan sumber pendanaan atau penguasaan wilayah inti. Komunitas internasional terpojok karena tidak ada mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Jika tren 26 ribu penangkapan dan 1.206 korban jiwa di Tepi Barat terus berlanjut dengan intensitas operasi Gaza, kita sedang melihat awal dari fase baru konflik yang lebih gelap dan berdarah, di mana harapan penyelesaian dua negara makin menjauh dari kenyataan.