Guntur Romli Sindir Jokowi: Lupakan KTA PSI, Tunjukkan Ijazah S1 UGM dan SMA Gibran

Sindiran tajam datang dari PDIP terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut langkah Jokowi memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak relevan dibandingkan menunjukkan legalitas pendidikannya. Bagi Romli, KTA partai tidak sebanding dengan ijazah untuk meredakan spekulasi publik saat ini.

"KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?" ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Minggu (27/9). Pernyataan ini merujuk pada kontroversi yang masih melanda keluarga Jokowi terkait dokumen akademik. Romli menilai prioritas publik saat ini adalah klarifikasi hukum, bukan status kepartaian seorang mantan pemimpin.

Sindiran Guntur Romli juga ditujukan langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. "Diminta nunjukin Ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGMnya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya," sindirnya. Desakan ini muncul di tengah proses hukum ijazah SMA Gibran yang kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sindiran ini adalah respons atas pernyataan Jokowi di Rakorda PSI Bandung pada Sabtu (26/9). Saat itu, Jokowi secara terbuka memamerkan KTA PSI dan mengklaim telah menjadi anggota sejak 14 Oktober 2025. "Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya," kata Jokowi. Ia menjelaskan bahwa pemilihan waktu pengumuman ini adalah strategi momentum politik untuk bertemu kader di Bandung dan Bekasi.

Konteks ini menambah kerumitan hubungan politik Jokowi dan PDIP. Kedua pihak dikenal dekat sejak era jabatan eksekutif di Solo hingga nasional. PDIP menjadi kendaraan politik yang meloloskan Jokowi dan keluarganya ke panggung nasional, termasuk kemenangan Pilgub DKI, Pilpres dua periode, serta keberhasilan Gibran dan Bobby Nasution di pilkada. Namun, persinggungan ini berakhir hening setelah Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, sebuah langkah yang memutus rantai aliansi lama dan memicu spekulasi tentang loyalitas politik keluarga Jokowi.

Keputusan Jokowi berkecimpung di PSI, yang kini dipimpin putra bungsunya Kaesang Pangarep, menandai pergeseran signifikan. Langkah ini bukan sekadar keanggotaan formal, melainkan bentuk konsolidasi ulang pengaruh politik keluarga Jokowi pasca-pemilu. Hal ini terjadi di tengah bayang-bayang putusan etik MKMK yang mencopot Anwar Usman, adik ipar Jokowi, terkait putusan sengketa Pilpres 2024 yang memfasilitasi pencalonan Gibran.

Analisis Redaksi

Sindiran Guntur Romli ini bukan sekadar komentar reaktif, melainkan strategi retoris PDIP untuk memposisikan diri sebagai penjaga supremasi hukum dalam diskursus publik. Dengan mengaitkan KTA PSI dengan sengketa ijazah, PDIP secara implisit mendegradasi nilai hukum keanggotaan partai di atas dokumen pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi partai merah, klaim moralitas dan legalitas formal masih menjadi basis utama untuk menyerang lawan politik, bahkan terhadap mantan sekutu paling dekat. Ini adalah cara klasik untuk tetap relevan dalam percakapan publik saat pengaruh elektoralnya menurun pasca-Pilpres 2024.

Langkah Jokowi memilih PSI, yang kini dipimpin anaknya, adalah manuver defensif sekaligus ofensif. Secara defensif, ia menjaga jarak dari PDIP yang kini dikendalikan oleh Ganjar Pranowo dan kekuatan lama yang telah memutus kontrak politik dengannya. Secara ofensif, ia membangun basis baru di luar PDIP. Namun, publik perlu mewaspadai potensi konflik kepentingan di mana figur negara (Wapres dan mantan Presiden) secara emosional terikat pada kepemimpinan partai yang dipimpin oleh keluarga. Ini bisa mengaburkan batas antara kebijakan publik dan kepentingan dinasti politik.

Langkah ke depan, publik harus mencatat potensi eskalasi sengketa ijazah ke ranah hukum yang lebih dalam. Jika gugatan di MK terkait ijazah Gibran berujung pada pembatalan legalitas pendidikan, ini akan berdampak langsung pada legitimasi jabatan Wakil Presiden. Jokowi memamerkan KTA PSI justru di saat bayang-bayang hukum ini melekat, menunjukkan bahwa ia lebih memilih jalur politik partai daripada jalur klarifikasi hukum yang kaku. Publik harus tetap kritis terhadap setiap klaim 'momentum' yang digunakan para elit untuk mengaburkan masalah substansial terkait integritas data diri pejabat negara.