Gaji Rp2,5 Juta untuk Petani: Pemprov Jabar Siapkan Rp120 Miliar per Tahun untuk Lahan PTPN-Perhutani

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana strategis Pemprov Jabar untuk mengambil alih hak pengelolaan lahan milik PTPN dan Perhutani, dengan target satu hektar yang dikerjakan oleh 500 petani bergaji resmi.

Di hadapan publik di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9), Dedi Mulyadi menjelaskan skema konkretnya. Lahan tersebut akan ditanami pohon dan tanaman khas setempat. "Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar. Diperlukan 500 orang," kata Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.

Langkah ini bukan sekadar intervensi lahan, melainkan respons langsung terhadap kemiskinan struktural di wilayah sentra perkebunan sayur seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Bandung Selatan. KDM menyoroti ironi di mana upah buruh tani hanya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per hari. "Dan strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan, saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan," tegasnya.

Eksekusi dimulai pada Desember 2024. Pemprov Jabar menyiapkan 4.000 petani penanam pohon dengan gaji tetap Rp2,5 juta per orang per bulan. Kalkulasi anggarannya besar: Rp10 miliar per bulan atau Rp120 miliar per tahun. Bagi KDM, nominal ini sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya pengerukan sedimentasi Sungai Citarum yang menembus Rp1 triliun per tahun, belum termasuk kerusakan infrastruktur akibat banjir.

Dampak ekologis dan ekonomi dari program ini melampaui hulu Citarum. Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa aliran Citarum yang terjaga menjamin operasional pembangkit listrik di Cirata, Saguling, dan Jatiluhur yang menghasilkan triliunan rupiah. Kegagalan menjaga hulu, seperti mengeringnya mata air Cisanti atau rusaknya kawasan Gunung Wayang, akan memiskinkan industri di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi yang bernilai puluhan triliun per bulan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Dedi Mulyadi menandai pergeseran paradigma pengelolaan aset negara di level daerah. Dengan mengalokasikan Rp120 miliar per tahun, Pemprov Jabar tidak lagi memandang dana operasi sebagai beban, melainkan investasi sosial-ekologis. Logika 'kepatuhan melalui kesejahteraan' yang diutarakan KDM adalah kritik pedas terhadap model pembangunan tradisional yang mendegradasi buruh tani menjadi pekerja informal dengan upah di bawah layak. Ini adalah taruhan politik tinggi; jika gagal, reputasi gubernur akan tergores. Namun jika sukses, ia telah membangun model percontohan nasional dalam menyelesaikan kemiskinan berbasis lahan.

Apa yang perlu diwaspadai adalah keberlanjutan dan transparansi implementasinya. Mengambil alih lahan PTPN dan Perhutani melibatkan kompleksitas hukum dan birokrasi pusat. Selain itu, skema menganggarkan gaji tetap bagi 4.000 petani adalah eksperimen fiskal yang belum pernah terjadi di Indonesia. Publik harus memonitor apakah dana ini benar-benar menyentuh petani atau terserap di tengah jalan. Keberhasilan tidak bisa diukur hanya dari penanaman pohon, tetapi dari perubahan status ekonomi buruh tani di Bandung Selatan dari penerima upah harian menjadi pekerja formal berkepastian sosial. Kejernihan Citarum akan menjadi indikator keberhasilan nyata dari kebijakan ini.