Hamas Tawarkan Mediasi Konflik Saudi-Houthi di Yaman, Al Hayya Ingatkan Aksi Nyata AS

Pemimpin Biro Politik Hamas, Khalil Al Hayya, resmi mengajukan penawaran untuk memediasi perseteruan antara pemerintah Arab Saudi dan kelompok milisi Houthi di Yaman. Pernyataan ini keluar langsung dari Al Hayya dalam wawancara televisi pertamanya sejak menjabat posisi tersebut pada Juli, disiarkan oleh Al Araby TV di Qatar. "Kami telah menawarkan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan bertikai di Yaman, dan saya berharap tawaran ini akan diterima," tegas Al Hayya. Langkah ini menandai pergeseran strategis Hamas yang kini mencoba menggarap isu keamanan kawasan, melampaui fokus utama mereka di Jalur Gaza.

Penawaran mediasi ini bukan datang dari ruang hampa. Konflik di Yaman telah berlangsung lebih dari satu dekade, setelah kelompok Houthi menguasai ibu kota Sanaa pada 2014 dan berperang melawan koalisi pimpinan Arab Saudi. Situasi yang sempat mereda akibat gencatan senjata tahun 2022 kini kembali memanas sejak Juli lalu. Houthi secara sepihak mengumumkan blokade terhadap pelayaran Saudi di Laut Merah dan mengklaim telah mencapai kemajuan militer di sepanjang pesisir pantai. Di tengah eskalasi ini, Hamas hadir sebagai pihak ketiga yang menawarkan jalur diplomasi.

Dalam wawancara yang sama, Al Hayya juga mengulas dinamika hubungan Hamas dengan Washington. Ia mengungkapkan bahwa para pemimpin Hamas telah bertemu dengan pejabat Amerika Serikat lebih dari empat kali sejak tahun lalu. Agenda pertemuan tersebut berfokus pada isu Palestina, Jalur Gaza, dan tuntutan-tuntutan Palestina. Meski menyebut merasakan adanya "pengertian" dari pihak Amerika, Al Hayya menilai interaksi tersebut masih sebatas wacana. "Kami mendengar pengertian dan pujian, baik secara pribadi maupun di depan umum, namun kami menginginkan tindakan nyata dan praktis," katanya, dikutip dari Anadolu Agency.

Fokus utama Hamas tetap tertuju pada pelaksanaan peta jalan (roadmap) Gaza dan upaya rekonsiliasi nasional. Al Hayya menuduh Israel menghalangi upaya negara-negara Arab dan Muslim untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Terkait internal, Hamas menyatakan kesiapan untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas guna meletakkan dasar program nasional dan persatuan politik. Ia menekankan bahwa pemilihan umum yang dijadwalkan pada November diharapkan dapat membantu memulihkan kesatuan geografis dan politik antara Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur. Jika pemilu tersebut ditunda, aliansi politik saat ini tetap dibuka bagi faksi-faksi lain sebagai bagian dari upaya membangun kerangka kerja nasional yang lebih luas.

Al Hayya menutup pesannya dengan peringatan keras mengenai status perjuangan Palestina. Ia menyatakan bahwa perjuangan tersebut kian terpinggirkan di tengah berbagai perang dan krisis di kawasan. Israel dituduh menyia-nyiatakan peluang untuk mencapai penyelesaian damai. "Stabilitas kawasan tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya hak-hak rakyat Palestina dan berdirinya negara Palestina," tegasnya. Ia berjanji akan menentang segala upaya pemindahan paksa (transfer) warga Palestina dari tanah mereka, sebuah ancaman implisit terhadap rencana-rekayasa demografis yang belakangan ini kerap dibicarakan di lingkaran politik Israel dan AS.

Analisis Redaksi

Langkah Hamas untuk menawarkan mediasi di Yaman harus dibaca sebagai manuver diplomatik ganda. Di satu sisi, ini adalah upaya membangun relevansi di panggung Arab yang lebih luas, menunjukkan mereka peduli pada stabilitas kawasan, bukan hanya Gaza. Di sisi lain, dengan memposisikan diri sebagai penjaga perdamaian di Yaman, Hamas mencoba menciptakan utang politik pada Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Namun, efektivitas tawaran ini sangat meragukan. Houthi memiliki agenda ideologis sendiri terkait dukungan mereka pada Palestina dan ketegangan dengan Saudi sebagai musuh bebuyaran. Hamas yang sedang tercekik sanksi di Gaza sulit memiliki leverage militer untuk menekan Houthi atau Saudi.

Lebih penting untuk diwaspadai adalah narasi Al Hayya mengenai "tindakan nyata" dari AS. Keinginan Hamas untuk mengubah pujian menjadi tindakan, kemungkinan besar merujuk pada jaminan keamanan atau pengakuan diplomatik bagi pasca-perang. Jika AS tidak memberikan kepastian perlindungan yang kuat, Hamas akan terus mengadukasi isu ini sebagai kegagalan moral Amerika. Kombinasi penawaran mediasi Yaman dan desakan ke AS menunjukkan Hamas sedang mencoba mengunci posisi mereka sebagai representasi tunggal perjuangan Palestina di ranah internasional, sekaligus membuka jalur negosiasi baru yang melibatkan kekuatan-kekuatan non-Barat. Publik perlu mengantisipasi bahwa "mediasi" yang dijanjikan ini mungkin akan menjadi bumerbo bagi Hamas jika gagal, sehingga legitimasi mereka di mata dunia Arab bisa tergerus.