Mentan Amran Luncurkan Ekosistem Peternakan Terintegrasi di 5 Kawasan, Anggaran Rp17 Triliun
Pakar ekonomi makro yang sering menulis mengenai investasi dan pasar saham.

- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, inisiatif ini lahir langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengokohkan industri nasional.
- Fokusnya sederhana tapi berat: menjamin ketersediaan ayam, telur, dan susu sebagai penopang ketahanan pangan di dalam negeri.
- Kunjungan kerja ke Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9), menjadi panggung bagi Amran untuk merinci skema pendanaan tersebut.
Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp17 triliun untuk mempercepat pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi di lima provinsi, sebuah langkah strategis yang dibalut target penyelesaian tahap awal pada tahun depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, inisiatif ini lahir langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengokohkan industri nasional. Fokusnya sederhana tapi berat: menjamin ketersediaan ayam, telur, dan susu sebagai penopang ketahanan pangan di dalam negeri.
Kunjungan kerja ke Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9), menjadi panggung bagi Amran untuk merinci skema pendanaan tersebut. Dari total anggaran, Rp2,2 triliun dialokasikan khusus untuk tahap pertama di lima titik krusial: Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. "Lima pabrik pakan, DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Insyaallah lima ini diresmikan tahun depan," ujar Amran dengan nada tegas di hadapan media dan pejabat setempat.
Desain kawasan ini tidak sekadar membangun kandang. Ini adalah rantai pasok lengkap, mulai dari hulu pakan hingga hilir produk akhir. Rantai itu mencakup pabrik pakan, fasilitas pembibitan atau Day Old Chick (DOC), budidaya ayam, produksi telur, sampai pengembangan sapi perah dan susu. Integrasi ini juga dirancang untuk memperkuat pasokan pangan bergizi bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Amran menyebut MBG akan menjadi off-taker utama, menciptakan pasar pasti bagi produsen lokal.
Kunci efisiensi ada pada jagung. Sebagai bahan baku utama pakan, jagung akan difokuskan berasal dari sentra produksi di sekitar kawasan peternakan. "Ayam butuh pakan. Pakannya dari jagung. Jagung ini nanti dari Bone, Soppeng, kabupaten tetangga, dari mana saja. Karena ini yang menjadi pakan nanti," jelas Mentan. Strategi ini memangkas biaya logistik dengan menghindari pengiriman jagung jauh ke Surabaya atau Jakarta untuk diolah, lalu mengirim pakannya kembali ke sentra peternakan.
Di kawasan Bone seluas 150 hektare ini, pemerintah tidak hanya mengejar output produksi, tetapi juga dampak ekonomi lokal. Pembangunannya diharapkan membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja di sekitar lokasi. Amran menekankan pendekatan terintegrasi ini akan memperkuat pasar bahan baku, industri pengolahan, hingga distribusi. "Lokal lah. Kalau mau kerja di sini, itu kan lapangan kerja," pungkas Amran. Bagi generasi mendatang, peningkatan konsumsi nutrisi dari produk dalam negeri ini dianggap investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas.
Analisis Redaksi
Strategi clustering peternakan di lima wilayah ini bukan sekadar intervensi pasokan, melainkan upaya restrukturisasi logistik agribisnis. Dengan mendekatkan pabrik pakan ke sentra jagung seperti Bone dan Soppeng, pemerintah berupaya memecah dilema klasik: biaya transportasi yang menggerus margin petani dan peternak. Jika berhasil, model ini bisa menjadi preseden bagi efisiensi rantai nilai agri-food nasional secara lebih luas.
Titik rawan sesungguhnya ada pada eksekusi. Klaim 'selesai tahun depan' adalah komitmen tinggi yang bergantung pada kecepatan perizinan, kesiapan lahan, dan kelancaran rantai pasok jagung. Gagalnya satu mata rantai—misalnya gagal panen jagung di sentra—dapat menghancurkan seluruh integrasi hulu-hilir yang dirancang. Selain itu, ketergantungan pada MBG sebagai off-taker menciptakan risiko konsentrasi pasar yang tinggi jika program pangan nasional mengalami perubahan kebijakan di masa depan.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

KSPI Tekan Pemerintah: Naikkan Batas Bebas Pajak JHT ke Rp400 Juta, Ajukan Dasar Emas

LPS Ungkap 14 BPR dan BPRS Tumbang di 2026: Lemahnya Tata Kelola Jadi Biang Kerok Utama

Respons Emiten Affiliates Salim & Sinar Mas: Nyalakan Lampu Kuning Pasca Pemanggilan Bos Sawit oleh Singapura
