Lima Pejabat Lapas Cibinong Nonaktif, Rudi Setiawan Tegaskan Penegakan Hukum Tegas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memisahkan lima pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Langka tegas ini diambil sebagai respons cepat terhadap temuan janggal yang dilaporkan oleh Ombudsman. Keputusan tersebut resmi dibacakan dalam konferensi pers pada Sabtu (26/09/2026).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas Rudi Setiawan memimpin langsung peninjauan lokasi pagi hingga siang hari sebelum mengumumkan keputusan itu. Rudi menjelaskan bahwa ia menjalankan mandat khusus dari Menteri Imipas Agus Andrianto untuk memimpin investigasi. Ia bekerja sama dengan Dirjen Pemasyarakatan guna menindaklanjuti segala hal yang ditemukan lembaga pengawas.

"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," papar Rudi. Kelima pejabat yang dinonaktifkan adalah Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasibinadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasikamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Rudi menegaskan bahwa kelima nama tersebut dicabut dari jabatannya untuk sementara waktu. Mereka dinilai paling bertanggung jawab atas berbagai penyimpangan yang terdeteksi. Proses pemeriksaan mendalam akan dilakukan untuk mengungkap kronologi kejadian secara utuh. "Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujarnya.

Pihaknya memastikan tidak akan main-main dalam penjatuhan sanksi. Rudi menekankan instruksi Menteri Agus yang sangat jelas dan kuat terkait disiplin aparatur sipil negara. "Kita akan selidiki semuanya. Arahan pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini," tegasnya. Langkah ini menutup celah bagi pihak-pihak yang berupaya mengaburkan fakta di lapangan.

Analisis Redaksi

Penonaktifan serentak lima pejabat kunci di satu lembaga pemasyarakatan bukan sekadar prosedur administratif. Ini sinyal keras bahwa Kemenimipas tidak lagi mentolerir lemahnya pengawasan internal di fasilitas yang menampung banyak warga binaan. Posisi Kalapas hingga Kepala Urusan Umum membentuk rantai komando utuh; pencabutan mereka sekaligus mengunci akses terhadap dokumen dan data fisik yang bisa dimodifikasi. Tekanan publik dari hasil audit Ombudsman rupanya tidak bisa lagi diabaikan oleh pucuk pimpinan instansi.

Yang perlu diwaspadai dari langkah ini adalah potensi perlawanan dalam birokrasi atau upaya menghambat investigasi. Karena pejabat yang dinonaktifkan memegang kendali langsung atas aspek keamanan, pembinaan, hingga aset negara, ada risiko informasi terputus jika pengalihan tugas tidak berjalan mulus. Kemenimipas harus memastikan transisi kepemimpinan sementara benar-benar independen dan bebas dari pengaruh jaringan lama. Tanpa itu, proses pemeriksaan internal bisa terdistorsi.

Secara logis, langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan forensik terhadap sel-sel dan fasilitas lapas. Hasil audit Ombudsman yang menjadi pemicu penonaktifan ini harusnya menjadi dasar dakwaan atau sanksi disiplin. Jika bukti pelanggaran kuat, kemungkinan pencabutan status ASN atau proses hukum pidana akan ditempuh. Publik menunggu bukan hanya nama-nama tersangka, tapi juga jaminan bahwa hak-hak warga negara di dalam Lapas Cibinong kembali terpenuhi secara standar.