FKUB Sulteng minta Babinsa dibekali penguatan moderasi beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah (FKUB Sulteng) menyatakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) harus dibekali dengan penguatan moderasi beragama. Ini diperlukan agar di lini terdepan masyarakat, Babinsa dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa menimbulkan gesekan. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika sosial yang kompleks di tingkat desa.

Babinsa adalah figur yang paling dekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat desa. Mereka hadir dalam berbagai kegiatan, dari pembangunan hingga keamanan. Oleh karena itu, cara mereka berinteraksi dan bersikap sangat menentukan kerukunan. Kekesalahan kecil dalam sikap atau kata-kata dapat memicu masalah yang lebih besar. Untuk itu, pemahaman moderasi beragama menjadi krusial.

Moderasi beragama bukan berarti merubah keyakininan, tetapi tentang sikap saling menghormati. Di daerah yang beragam seperti Sulawesi Tengah, sikap ini adalah perekat sosial. Setiap perbedaan harus dijembatani dengan dialog, bukan prasangka. Babinsa yang paham ini akan lebih mudah diterima oleh warga dari berbagai latar belakang. Kepercayaan publik terhadap institusi TNI akan terjaga.

FKUB Sulteng melihat kebutuhan ini sebagai respons atas realitas di lapangan. Tidak ada kasus spesifik yang disebutkan, tetapi adanya usulan ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan potensi kerentanan. Kerentanan dapat muncul ketika isu agama campur dengan isu sosial atau ekonomi di tingkat akar rumput. Peran Babinsa sebagai mediator harus bebas dari bias keagamaan. Mereka harus netral dan berpihak pada kepentingan bersama.

Dengan penguatan moderasi beragama, Babinsa akan memiliki kompas moral yang jelas. Mereka tahu di mana garis batas antar keyakininan. Mereka tahu cara mengawal keberagaman tanpa memaksakan kehendak. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas keamanan desa. Desa yang rukun adalah fondasi masyarakat yang kuat. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi kerukunan umat.

Analisis Redaksi

Pernyataan FKUB Sulteng ini menyoroti aspek humanis dalam tugas keamanan. TNI, khususnya Babinsa, adalah wajah negara di desa. Ketika wajah itu tergores oleh isu SARA, dampaknya melampaui lingkup keamanan. Ini menjadi catatan penting bagi pembinaan personel di lapangan. Kurikulum moderasi harus konkret, bukan sekadar teori. Penekanan pada empati dan dialog jauh lebih penting daripada sekadar hafalan doktrin.

Langkah selanjutnya seharusnya melibatkan simulasi situasi nyata. Bagaimana Babinsa menangani permukiman yang campuran? Bagaimana mediasi sengketa yang berakar pada perbedaan ritus keagamaan? Skenario ini perlu menjadi bagian dari pelatihan rutin. Tanpa ini, penguatan moderasi hanya akan menjadi wacana di atas kertas. FKUB perlu terus mengawal implementasinya agar tetap relevan dan efektif.