OJK Cabut Izin BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Bank ke-15 Tutup di 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia yang beroperasi di Tangerang, Banten. Pencabutan ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026. Langkah tersebut menjadikan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia sebagai bank ke-15 yang kehilangan izin operasional sepanjang tahun 2026.

Dalam siaran persnya pada Jumat (25/9), OJK menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memperkuat industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat. Regulator menilai pencabutan izin diperlukan demi menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Nasabah diimbau tetap tenang karena simpanan mereka dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kisah kejatuhan bank syariah ini bermula sejak Desember 2025. Saat itu, OJK menetapkan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) bagi BPRS Musyarakah Ummat Indonesia. Penyebabnya jelas: rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank tersebut tercatat kurang dari 12 persen. Kondisi modal yang tipis menjadi sinyal bahaya awal bagi kesehatan finansial institusi.

Upaya penyehatan yang diberikan kepada pengurus dan pemegang saham ternyata tidak membuahkan hasil positif. Pada 11 September 2026, otoritas menaikkan status bank menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). Tiga hari kemudian, LPS mengambil alih kendali penanganan dengan menerbitkan keputusan nomor 132/ADK3/2026 tentang cara penanganan BDR. LPS memutuskan opsi likuidasi dan meminta OJK segera mencabut izin usahanya.

Seluruh kantor cabang di Jl. KH. Hasyim Ashari Nomor 8, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, kini ditutup permanen untuk umum. Proses penyelesaian hak dan kewajiban beralih ke Tim Likuidasi bentukan LPS. Direksi, Dewan Komisaris, hingga Pemegang Saham dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset tanpa persetujuan tertulis dari LPS. Informasi pembayaran klaim penjaminan akan disampaikan melalui kanal resmi lembaga tersebut.

Analisis Redaksi

Pencabutan izin 15 bank dalam sembilan bulan pertama 2026 menunjukkan urgensi pembersihan industri perbankan nasional dari entitas berisiko tinggi. Mayoritas korban adalah BPR dan BPRS kecil yang rentan guncangan akibat tata kelola lemah atau tekanan kredit macet. Data historis mencatat pola serupa di mana masalah permodalan sering kali hanya gejala akhir dari pembusukan internal yang lebih dalam.

Masyarakat perlu waspada terhadap tawaran bunga deposito yang terlalu tinggi dari bank-bank mikro. Jaminan LPS memang ada, namun proses likuidasi memakan waktu lama dan bisa mengganggu arus kas nasabah mendesak. Kasus BPRS Musyarakah Ummat Indonesia mengingatkan pentingnya cek kesehatan bank sebelum menabung, bukan sekadar mengejar iming-iming keuntungan besar.