Kejagung Tetapkan 4 Individu dan PT CNI sebagai Tersangka Korupsi Nikel dengan Kerugian Rp401 Miliar

Kejaksaan Agung resmi menetapkan empat individu dan satu korporasi, PT Central Nicke Industri (PT CNI), sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2017-2020. Kasus ini mencuatkan kerugian negara yang fantastis hingga mencapai Rp401 miliar akibat praktik melawan hukum dalam penerbitan izin ekspor nikel yang tidak memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 25 September.

Di antara daftar nama yang diumumkan, satu tersangka berinisial BS merupakan eks Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. "BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018," jelas Anang. Selain BS, dua tersangka lain yang sudah teridentifikasi adalah MHI, eks Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019, serta NRH, yang menjabat sebagai Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019. Satu tersangka lainnya belum dipanggil karena belum memenuhi panggilan penyidik.

Mechanisme skema korupsinya berakar dari praktik manipulasi dokumen uji kadar nikel. PT CNI secara melawan hukum meminta NRH untuk menerbitkan dokumen kadar nikel yang tidak sesuai fakta sebenarnya. Dokumen palsu ini kemudian digunakan PT CNI sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel. Setelah dokumen tersebut terbit, PT CNI meminta Kementerian ESDM untuk menerbitkan rekomendasi izin ekspor, meskipun secara prosedur mereka belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan syarat mutlak penerbitan rekomendasi ekspor.

Proses perizinan yang cacat hukum ini berlanjut dengan keterlibatan eks Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM periode 2013-2017, berinisial MT, bersama BS. Keduanya secara melawan hukum memenuhi permintaan PT CNI untuk menerbitkan rekomendasi izin ekspor. "Padahal PT CNI belum memiliki RKAB yang merupakan syarat dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor. Oleh karena itu, PT CNI belum memiliki RKAB, sedangkan rekomendasi izin ekspornya telah terbit," tegas Anang. Proses verifikasi yang seharusnya ketat justru dilewati, membuat dokumen manipulasi tersebut sah secara administratif di atas kertas, padahal cacat secara substansi hukum.

Manipulasi ini semakin sempurna ketika PT CNI meminta MHI dan NR, Kepala Seksi Pemberian dan Pemetaan Wilayah IUP Mineral Logam Batubara di Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, untuk tidak melakukan verifikasi komprehensif terhadap pengajuan dokumen persetujuan RKAB. Dengan begitu, persetujuan RKAB yang telah dimanipulasi terbit secara tidak sah dan digunakan sebagai dokumen syarat persetujuan ekspor. Sebagai imbalan, para penyelenggara negara tersebut menerima sejumlah uang dari PT CNI. Kejagung menegaskan, total kerugian keuangan negara dalam sengketa ini mencapai angka Rp401 miliar.

Analisis Redaksi

Penetapan tersangka terhadap empat individu dan satu korporasi ini mengindikasikan adanya penggelapan sistemik dalam tata kelola komoditas strategis nasional. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan ekonomi yang terstruktur dengan melibatkan petinggi kementerian dan dinas daerah selama beberapa tahun. Keterlibatan mantan Sekjen ESDM dan pejabat level direktur menunjukkan bahwa celah kontrol internal pada masa itu sangat longgar, mengaburkan batas antara regulasi dan kepentingan korporasi besar.

Yang perlu diwaspadai adalah dampak preseden hukum terhadap kredibilitas data ekspor Indonesia. Jika dokumen uji kadar bisa dimanipulasi dengan mudah oleh pejabat, maka akuritas data perdagangan internasional kita taruhannya. Kasus ini juga menandai pergeseran paradigmatik di mana korporasi kini diadili bukan hanya sebagai subjek hukum, tetapi sebagai entitas yang bertanggung jawab langsung atas kerugian negara. Publik harus mengawal jalannya persidangan untuk memastikan bahwa uang hasil korupsi ini benar-benar dapat dipulihkan, bukan hanya sekadar hukuman pidana yang ringan bagi para aktor intelektual.

Langkah selanjutnya secara logis adalah percepatan audit forensik terhadap seluruh izin ekspor nikel periode 2017-2020 di Sulawesi Tenggara. Jika skema manipulasi dokumen RKAB dan rekomendasi ekspor ini berhasil lolos selama bertahun-tahun, ada kemungkinan besar adanya kerugian negara yang belum terdeteksi dalam kasus spesifik ini. Kejagung perlu menggebrak rantai korupsi yang lebih luas untuk menutup celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh industri nikel.