Pemerintah Validasi Bansos Pakai Face Recognition, Tito Karnavian: 70% Penerima di Banyuwangi Tidak Tepat Sasaran

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumumkan pemanfaatan teknologi pengenalan wajah (face recognition) terintegrasi data kependudukan, tanah, dan kendaraan untuk memvalidasi penerima bantuan sosial (bansos) secara digital. Langkah strategis ini diambil untuk memperbaiki akurasi data penerima yang selama ini rentan salah sasaran. Sistem ini akan bergerak cepat di lapangan; hanya butuh beberapa detik untuk memverifikasi kelayakan seseorang berdasarkan kondisi ekonomi riil mereka.

Secara teknis, sistem ini mengombinasikan data Dukcapil dengan dua basis data kementerian lain. Tito menjelaskan bahwa data biometrik wajah akan dipadukan dengan data Kementerian ATR/BPN untuk mendeteksi kepemilikan tanah, serta data kepolisian untuk melacak kepemilikan kendaraan bermotor. "Nanti akan ketahuan begitu menggunakan wajahnya face recognition, namanya langsung keluar karena ter-connect dengan kepolisian dia punya mobil atau tidak, punya motor atau tidak, punya tanah atau tidak dengan ATR BPN," ujar Tito saat berbicara dalam agenda FEKDI x IFSE 2026, Kamis (24/9). Otomasi ini bertujuan menentukan posisi desil kesejahteraan seseorang secara presisi.

Uji coba sistem ini sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi dengan hasil yang mencengangkan. Tito mengungkapkan bahwa hampir 70 persen penerima bansos di daerah tersebut tidak tepat sasaran. Sebaliknya, data menunjukkan paradoks besar: hampir 50 persen masyarakat yang sesungguhnya layak dan membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya. "Nah ini bisa diperbaiki," tegasnya. Pemerintah saat ini telah menguji coba sistem di 43 daerah dan menargetkan ekspansi ke sekitar 200-an kabupaten/kota sebelum akhir tahun ini.

Aplikasi teknologi biometrik ini tidak terbatas pada validasi bansos saja. Tito mengklaim bahwa kemampuan face recognition Dukcapil sudah digunakan oleh hampir 7.000 pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk mendukung proses digitalisasi dan Know Your Customer (KYC) di sektor keuangan. "Kami sudah bekerja sama dengan hampir 7.000 baik pemerintah maupun swasta yang menggunakan privilege kemampuan face recognition biometrik untuk mengenal dalam waktu berapa detik," katanya. Efisiensi waktu ini menjadi kunci utama di balik ekstensifikasi penggunaannya.

Lebih jauh lagi, data Dukcapil kini dapat direkonsiliasi dengan data perbankan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan formal. Tito menekankan bahwa sistem ini mampu memetakan individu berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank secara spesifik, bukan hanya berdasarkan sampel. "Kalau direkonsiliasi kita akan ketemu siapa yang umur 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening di bank by name, by address, bukan hanya sampel," pungkasnya. Langkah ini dipandang sebagai fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan nasional.

Analisis Redaksi

Langkah integrasi lintas kementerian ini merupakan upaya korektif yang mendesak. Data uji coba di Banyuwangi yang menunjukkan ketidaktepatan sasaran mencapai 70% menandakan adanya kebocoran anggaran yang signifikan dan distribusi yang tidak merata selama ini. Keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh kecepatan teknologi, tetapi oleh seberapa bersih dan sinkron data mentah dari ATR/BPN dan Kepolisian dengan data Dukcapil. Jika data aset tidak diperbarui secara rutin, sistem akan menghasilkan keputusasaan (false positive) yang justru menyingkirkan warga miskin riil dari bantuan.

Ekspansi ke 200 daerah sebelum akhir tahun merupakan target ambisius yang menuntut kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil. Selain itu, penggunaan data biometrik untuk 7.000 entitas pihak ketiga membuka isu privasi dan keamanan data yang harus diawasi ketat. Publik perlu mewaspadai potensi penyalahgunaan data jika protokol keamanan siber tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan data pribadi yang ketat. Validasi bansos harus tetap berjalan tanpa mengorbankan hak privasi warga negara atas data wajah dan kekayaannya.