Banggar Sahkan Postur RAPBN 2027, Defisit Dipatok Rp671 Triliun

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati postur serta Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna ditetapkan sebagai undang-undang. Kesepakatan ini mengakhiri rangkaian pembahasan intensif di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/9), memastikan kerangka fiskal tahun depan siap dieksekusi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa anggaran tersebut dirancang khusus untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. "Penyusunan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi konflik global yang tidak mudah, karena itu kita harus terus memperkuat perekonomian Indonesia dan kita bersyukur fundamental ekonomi cukup baik," ujar Suahasil dalam rapat kerja bersama Banggar.

Pemerintah mempertahankan defisit fiskal sesuai usulan awal nota keuangan, yakni sebesar Rp671,16 triliun atau setara 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menjadi jangkar stabilitas makroekonomi, meskipun terjadi penyesuaian signifikan pada sisi pendapatan dan belanja negara dibandingkan proposal sebelumnya.

Target pendapatan negara naik tipis menjadi Rp3.435,10 triliun dari usulan awal Rp3.426,03 triliun. Kenaikan ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.911,95 triliun, terdiri dari pajak Rp2.593,35 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat menjadi Rp522,48 triliun, dengan penerimaan hibah tetap di angka Rp666,3 triliun.

Di sisi pengeluaran, belanja negara disesuaikan menjadi Rp4.106,26 triliun dari semula Rp4.097,19 triliun. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp3.371,26 triliun, mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.556,89 triliun dan belanja Non-K/L Rp1.814,36 triliun. Transfer ke Daerah (TKD) dipertahankan stabil di angka Rp735 triliun demi menjaga daya beli daerah.

Analisis Redaksi

Kebijakan fiskal 2027 menunjukkan pergeseran strategi dari sekadar prudence menuju ekspansi terukur. Suahasil menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh pasif; ia harus hadir menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat. Frasa "ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur" bukan sekadar retorika birokratis, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah memilih mengambil risiko kalkulasi demi mengejar target pertumbuhan di tengah tekanan eksternal.

Yang perlu diwaspadai adalah realisasi belanja K/L yang melonjak hampir Rp52 triliun dari usulan awal. Lonjakan ini menuntut akuntabilitas tinggi agar tidak menjadi sumber inefisiensi baru. Jika eksekusi di lapangan lemah, potensi kebocoran anggaran bisa menghambat tujuan utama penguatan fundamental ekonomi yang dicanangkan Menkeu.