Airlangga: 74 Juta Warga RI Belum Punya Rekening, Pemerintah Bahas Subsidi Rp50 Ribu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap fakta mencolok mengenai inklusi keuangan nasional. Sekitar 74 juta penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas tercatat belum memiliki rekening perbankan. Temuan ini berasal dari pemadanan data kependudukan Dukcapil dengan data perbankan yang dilakukan pemerintah.

"Dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadu-padankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta," ujar Airlangga dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).

Pemerintah kini tengah membahas opsi intervensi berupa pemberian dana segar bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan bank. Skema yang dikaji adalah penyuntikan modal awal sebesar Rp50 ribu per orang untuk membuka rekening baru. Jika kebijakan ini diterapkan pada seluruh kelompok sasaran, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun.

"Kalau dana yang kita berikan Rp50 ribu itu maka dana yang diperlukan adalah sekitar Rp3,8 triliun. Nah, ini yang kami sedang bahas dengan Bapak Presiden," kata Airlangga menjelaskan besaran fiskal yang harus disiapkan negara.

Namun, pembukaan rekening semata tidak cukup bagi pemerintah. Airlangga menegaskan pentingnya memastikan akun-akun tersebut menjadi aktif digunakan, bukan sekadar dorman atau pasif. "Dan tentu kita ingin membuat juga program yang kita bisa lakukan agar rekening ini menjadi rekening aktif," imbuhnya.

Dukungan legislatif pun mulai terlihat. Komisi XI DPR disebut dapat mendorong realisasi program ini mengingat arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa warga usia 17 tahun seharusnya tidak hanya menerima KTP, tetapi juga akses perbankan melalui BRI maupun BSI. "Nah, ini juga nanti dari Komisi XI bisa mendorong karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun selain mendapatkan KTP tetapi mempunyai juga rekening melalui BRI maupun BSI," paparnya.

Airlangga menambahkan skema khusus telah disiapkan untuk daerah dengan karakteristik unik. Masyarakat di Aceh, misalnya, akan disasar menggunakan layanan perbankan syariah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). "Terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI," pungkasnya menutup penjelasan teknis implementasi.

Analisis Redaksi

Inisiatif subsidi Rp50 ribu ini menunjukkan urgensi pemerintah mengejar target inklusi keuangan, namun efektivitasnya bergantung pada literasi digital penerima manfaat. Tanpa edukasi penggunaan transaksi nontunai, risiko rekening tidur tetap tinggi meski nominal saldo awal sudah diisi. Ini bukan sekadar masalah akses infrastruktur, melainkan perubahan perilaku konsumsi dan tabungan masyarakat akar rumput.

Keterlibatan dua bank pelat merah utama, BRI dan BSI, serta dorongan Komisi XI DPR menandakan proyek ini bersifat strategis lintas sektor. Langkah selanjutnya yang krusial adalah pengawasan ketat terhadap pencairan dana agar tepat sasaran dan tidak bocor sebelum masuk ke rekening resmi. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator nyata seberapa jauh sistem keuangan formal mampu menyerap ekonomi informal di Indonesia.