27 Truk Sampah Gowa Nganggur Sepekan, Tumpukan Menumpuk Akibat Krisis BBM

Tumpukan sampah menggunung di sejumlah titik Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menyusul nonaktifnya 27 unit kendaraan pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selama sepekan terakhir. Kelumpuhan operasional armada ini dipicu ketiadaan anggaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), sebuah ironi birokrasi yang berdampak langsung pada kebersihan ruang publik warga.

Kepala DLH Gowa, Azhari Azis, menegaskan bahwa krisis ini murni akibat keterlambatan pembayaran tagihan solar kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Proses administrasi terhambat karena adanya pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga kewajiban pembayaran periode 1 hingga 31 Agustus belum terealisasi. "Jadi persoalan sampah di Kabupaten Gowa ini memang murni keterlambatan pembayaran saja," ujar Azhari saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).

Akibat penutupan akses beli solar oleh pihak SPBU, pengangkutan sampah dihentikan total sejak 16 September lalu, khususnya di wilayah padat penduduk Kecamatan Somba Opu dan Pallangga. Volume sampah harian yang biasanya ditangani mencapai kurang lebih 200 ton kini dibiarkan menumpuk tanpa penanganan. Ketidakmampuan finansial sementara ini mengubah wajah kota menjadi sarang bau tak sedap dan potensi penyakit bagi masyarakat sekitar.

Untuk memulihkan layanan, Azhari mengaku telah melakukan negosiasi ulang dengan penyedia BBM. Skema kerja sama diubah menjadi pembayaran dua kali dalam satu bulan. Termin pertama sebesar Rp 116 juta telah dicairkan setelah penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SPP), sementara utang total bulanan diperkirakan menyentuh angka Rp 200 juta. Langkah darurat ini diharapkan segera menggerakkan kembali roda angkutan sampah yang mati suri.

Masalah tidak berhenti pada ketersediaan bahan bakar semata. Akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Caddika juga tertutup akibat sengketa lahan. Pemilik lahan menuntut penyelesaian ganti rugi atas tanah seluas 9,7 hektar yang dibebaskan pemerintah daerah pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun status lahan sudah dibebaskan secara administratif, masih terdapat klaim kepemilikan dari tokoh masyarakat setempat serta tuntutan perbaikan akses jalan masuk ke lokasi pembuangan.

Analisis Redaksi

Krisis ganda—kehabisan BBM dan penyegelan akses TPA—menyingkap kerentanan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten. Pergantian kepemimpinan SKPD seharusnya tidak menjadi alasan lumpuhnya pelayanan dasar; mekanisme transisi anggaran wajib memiliki jaring pengaman agar kebutuhan operasional mendesak seperti pembelian solar tetap terpenuhi. Ketergantungan penuh pada sistem perbankan atau kas daerah yang kaku membuat warga menjadi korban utama dari kelalaian manajerial pejabat.

Solusi jangka pendek berupa negosiasi termin pembayaran hanyalah tambal sulam. Pemerintah Kabupaten Gowa harus segera merampungkan masalah hukum pertanahan di TPA Caddika secara transparan sebelum musim hujan tiba, ketika volume sampah meningkat dan risiko banjir rob melanda area pembuangan terbuka. Tanpa penyelesaian akar masalah birokrasi dan legalitas lahan, ancaman kesehatan publik akan terus berulang setiap kali terjadi guncangan kecil dalam arus kas daerah.