Paramount Skydance Sepakati 7 Syarat Koalisi 12 Negara Bagian demi Merger US$111 Miliar dengan WBD

Paramount Skydance resmi mencapai kesepakatan dengan koalisi 12 negara bagian penggugat pada Senin (21/9), mengakhiri gugatan antimonopoli yang selama ini menjadi penghalang utama merger senilai US$111 miliar dengan Warner Bros. Discovery (WBD). Langkah ini sekaligus menyelamatkan Paramount dari kewajiban membayar denda kepada pemegang saham WBD senilai US$7 juta per hari apabila kesepakatan final tidak tercapai sebelum 1 Oktober.

Proses menuju titik sepakat ini sama sekali tidak mudah. Mengutip laporan Variety, pihak Paramount dan perwakilan 12 negara bagian menghabiskan seluruh akhir pekan dalam diskusi alot untuk merumuskan komitmen pascamerger. Hasilnya adalah serangkaian syarat ketat yang mengikat operasional perusahaan gabungan di sektor produksi film, distribusi televisi kabel, hingga perlindungan tenaga kerja.

Kewajiban produksi film menjadi salah satu poin paling rinci dalam kesepakatan tersebut. Entitas gabungan Paramount-Warner Bros. diwajibkan merilis sejumlah film setiap tahun, baik kategori rilis luas maupun film unggulan utama. Pada tahun pertama dan kedua, setidaknya 20 dari total 30 film harus berstatus rilis luas. Angka ini naik menjadi 21 dari 32 film pada tahun ketiga hingga kelima. Minimal empat film harus merupakan film independen, dan 50 persen di antaranya wajib diproduksi atau diproduksi bersama perusahaan lain.

Perusahaan juga mesti membelanjakan dana tambahan minimal US$300 juta per tahun untuk produksi film di Amerika Serikat dibandingkan belanja pada 2025, serta menyepakati ketentuan harga bagi pihak bioskop. Untuk mendukung ekosistem film independen, entitas gabungan wajib mengelola dana pembelian film independen dengan kontribusi tahunan US$5 juta, atau total US$25 juta selama lima tahun. Jika gagal memenuhi kewajiban ini, setelah masa tenggang enam bulan, mereka dipaksa melepas seluruh kepemilikan di Miramax Studios.

Sanksi finansial yang mengintai cukup masif. Untuk setiap film yang jumlahnya berada di bawah ambang batas, Paramount-WB wajib menyumbangkan US$30 juta ke dana perwalian kesehatan dan pensiun bagi WGA, IATSE, DGA, International Brotherhood of Teamsters, serikat pekerja lain yang terlibat produksi film, Motion Pictures & Television Fund (MPTF), serta National Association of Attorneys General Fund. Di sisi penayangan, film perilisan luas wajib tayang di bioskop selama 45 hari seperti janji Ellison. Perusahaan dilarang menayangkan film tersebut di platform streaming berlangganan mana pun, termasuk Paramount+, sebelum lewat 90 hari sejak penayangan perdana di bioskop.

Dampak kesepakatan ini langsung menyentuh publik dan pekerja industri hiburan. Lokasi produksi Paramount di 5555 Melrose Ave., Los Angeles, dan Warner Bros. di 4000 Warner Blvd., Burbank, California, wajib dipelihara setidaknya hingga akhir 2031. Perusahaan harus mematuhi perjanjian kerja bersama dan mengalokasikan US$47,5 juta atau Rp849,2 miliar (US$1=Rp17.877) untuk "dana tenaga kerja" selama lima tahun guna pelatihan karyawan yang terkena PHK akibat merger. Layanan streaming gratis Pluto TV juga wajib terus tersedia tanpa biaya dengan kualitas setara atau lebih baik selama periode komitmen lima tahun.

Di ranah distribusi televisi, perusahaan hasil merger wajib melakukan negosiasi terpisah bagi saluran kabel dasar milik Paramount dan Warner Bros. selama lima tahun. Kesepakatan ini membatasi perubahan negosiasi biaya afiliasi dan melarang penggunaan informasi rahasia milik salah satu pihak untuk menekan pihak distributor lainnya. Pelanggaran atas komitmen ini mewajibkan divestasi atas saluran BET, BET Gospel, BET Her, BET Hip-Hop, BET Jams, BET Soul, VH1, Comedy Central, Smithsonian, Destination America, dan Science.

Sebagai langkah pengamanan tata kelola, Paramount-WBD diwajibkan membentuk "Dewan Independensi Editorial Berita" untuk menetapkan prinsip panduan editorial dan jurnalistik. Pengawasan berlapis diterapkan melalui "pengawas kepatuhan" internal, "wali pengawas" independen, serta "Komite Negara Bagian" berisi lima negara bagian. Seluruh biaya hukum dan ahli ekonomi yang wajar akan diganti oleh Paramount-WBD kepada 12 negara bagian tersebut, dengan batas maksimal US$40 juta atau Rp715 miliar (US$1=Rp17.877).

Analisis Redaksi

Kesepakatan ini memperlihatkan betapa agresifnya koalisi 12 negara bagian menggunakan instrumen antimonopoli untuk mengendalikan raksasa media baru bernilai US$111 miliar. Syarat-syarat yang diajukan bukan sekadar formalitas hukum, melainkan intervensi langsung terhadap strategi bisnis inti perusahaan gabungan. Kewajiban menambah belanja produksi US$300 juta per tahun dan mempertahankan jadwal rilis teatrikal secara ketat menunjukkan kekhawatiran nyata bahwa merger skala ini berpotensi mencekik pasokan konten bagi pasar domestik Amerika Serikat.

Ancaman sanksi berupa divestasi aset strategis—mulai dari Miramax Studios hingga jaringan saluran kabel seperti Comedy Central dan seluruh lini BET—memberikan tekanan luar biasa besar bagi manajemen pascamerger. Klausul pelepasan aset ini memastikan Paramount-WBD tidak bisa sekadar membayar denda sebagai jalan pintas jika gagal memenuhi kuota produksi atau melanggar aturan distribusi kabel. Struktur pengawasan tiga lapis yang melibatkan komite negara bagian dan wali pengawas independen juga mengindikasikan minimnya tingkat kepercayaan regulator terhadap janji korporat semata.

Langkah selanjutnya yang paling krusial adalah eksekusi operasional menjelang batas waktu 1 Oktober. Manajemen Paramount Skydance kini harus segera menyusun cetak biru integrasi yang mengakomodasi seluruh syarat tersebut tanpa mengganggu arus kas perusahaan. Pembentukan Dewan Independensi Editorial Berita dan alokasi dana tenaga kerja sebesar US$47,5 juta harus berjalan paralel dengan proses konsolidasi bisnis. Kegagalan menerjemahkan kesepakatan hukum ini ke dalam praktik harian akan langsung memicu mekanisme penalti yang telah dirancang sangat rapat oleh para jaksa agung negara bagian.