Laporan TPKS Betrand Peto Resmi Naik Tahap Penyidikan, Kuasa Hukum: Ini Justru Memperjelas Positioning Hukum

Laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang melibatkan Betrand Peto di Polda Metro Jaya secara resmi melampaui tahap penyelidikan dan naik ke level penyidikan. Kabar penting ini diumumkan langsung oleh AKBP Onkoseno. Respons dari pihak Betrand pun segera hadir melalui kuasa hukumnya, Timothy Ezra Simanjuntak, yang menyatakan menyambut baik transisi status hukum tersebut. Bagi Timothy, kenaikan tahap ini bukanlah pertanda buruk, melainkan proses krusial untuk mencari kepastian hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di wilayah hukum Indonesia, perubahan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan memiliki implikasi prosedural yang signifikan. Dalam tahap penyelidikan, aparat hanya menentukan apakah suatu peristiwa mengandung unsur pidana atau tidak. Namun, masuknya perkara ke fase penyidikan menandakan fokus proses berubah menjadi pengumpulan alat bukti yang lebih komprehensif serta upaya membuat terang tindak pidana. Hal ini menandai pergeseran dari sekadar inkuiri awal menuju mekanisme penyidikan yang lebih ketat, di mana penetapan tersangka menjadi salah satu kemungkinan jika bukti telah dikumpulkan dengan memadai.

Proses Penyidikan sebagai Jalan Menuju Kepastian Hukum

Timothy menjelaskan secara rinci perbedaan mendasar antara kedua tahap tersebut kepada media di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ia menegaskan bahwa penyidikan adalah fase di mana penyelidik berupaya mencari bukti kuat untuk memverifikasi adanya tersangka. "Dalam penyelidikan, penyelidik hanya mencari tahu apakah peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak. Kalau di penyelidikan dirasa ada, maka lanjut ke penyidikan, ada tidak buktinya yang lebih kuat? Ada tidak tersangkanya? Jadi menurut kami ini hal yang baik untuk segera ada kepastian," ujarnya. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa kliennya memandang proses hukum yang transparan lebih diutamakan daripada spekulasi publik.

Ia juga mengantisipasi skenario di mana hasil penyidikan tidak menemukan bukti yang cukup. Dalam kondisi tersebut, terdapat mekanisme penghentian penuntutan perkara (sprituitas) yang akan melalui gelar perkara. "Berarti kalau tidak ditemukan bukti, kalau tidak terang, maka harus ada konsekuensinya: diberhentikan. Sehabis diberhentikan, ada gelar perkara dan sebagainya. Jadi kita menyambut baik, justru ini posisinya semakin terang," tambahnya. Betrand sendiri, yang merupakan seorang selebritis tanpa latar belakang hukum, merespons kenaikan status perkara ini dengan pertanyaan mendalam. Menurut Timothy, reaksi kliennya tersebut wajar karena ia berada di posisi orang awam dalam sistem peradilan pidana.

Penilaian Tempo Proses dan Dampak Publik

Menyoong soal durasi waktu, Timothy menilai penanganan laporan TPKS terhadap Betrand Peto berjalan dalam tempo standar yang proporsional. Ia menyatakan, "Menurut saya prosesnya ini tidak cepat dan tidak lambat, biasa-biasa saja. Masih banyak perkara-perkara serupa yang prosesnya lama." Pernyataan ini memberikan konteks bahwa kecepatan penanganan kasus di pengadilan negeri tingkat Polda Metro Jaya memiliki variasi, dan kasus Betrand tidak dianggap tergesa-gesa atau mandek. Dengan demikian, proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat menjadi preseden bagi penanganan kasus serupa di masa depan, di mana prinsip due process of law dijaga ketat tanpa adanya intervensi eksternal terhadap lembaga peradilan.