Kuasa Hukum Beberkan Alasan Erin Laporkan Rieke Diah Pitaloka ke MKD DPR RI

Rien Wartia Trigina alias Erin resmi melaporkan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Langkah hukum ini diambil karena Rieke dianggap melampaui kewenangannya saat mendampingi Herawati, mantan asisten rumah tangga Erin, membuat laporan polisi terkait dugaan penganiayaan di Polres Jakarta Selatan.

Misyal B. Achmad, kuasa hukum Erin, membeberkan alasan kliennya menempuh jalur etik tersebut. Ia menilai kehadiran seorang legislator bersama pelapor justru memicu kesan adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum yang seharusnya steril dari tekanan pihak mana pun.

"Beliau selaku wakil rakyat, tapi kami melihat beliau di situ justru menempatkan dirinya sebagai pendamping," ujar Misyal saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Senin (21/9). Pernyataan itu menggarisbawahi posisi canggung seorang anggota dewan ketika turun langsung ke ranah penyidikan kepolisian.

Misyal menegaskan bahwa Rieke semestinya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memahami prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin Pasal 27 UUD 1945. Kedatangan Rieke yang berbarengan dengan pelapor berpotensi membentuk persepsi publik sekaligus memengaruhi independensi penyidik di lapangan.

Dampaknya langsung terasa bagi Erin. Menurut Misyal, setiap pernyataan anggota dewan membawa bobot suara publik yang besar sehingga narasi yang terbangun di media berisiko menghakimi kliennya sebelum peradilan resmi berjalan. "Klien kami ini merasa tervonis sebelum adanya peradilan. Publik menyudutkan, nama baiknya pun tercemar," kata Misyal seperti dilansir detikcom pada Selasa (22/9).

Misyal bahkan melontarkan pertanyaan tajam soal tanggung jawab moral jika tuduhan itu kelak tidak terbukti. "Kalau seandainya dalam proses hukum tidak terbukti, bagaimana Saudari Rieke bisa memperbaiki nama baik klien kami yang sudah tersudut?" tegasnya. Atas dasar itulah pihaknya memilih menempuh prosedur resmi melalui laporan ke MKD DPR.

Pihaknya mengimbau agar para wakil rakyat fokus mengawal jalannya proses hukum agar tetap adil dan sesuai hukum acara tanpa perlu melakukan intervensi. "Jadi saya mengimbau, tempatkan lah, DPR adalah sebagai wakil kami di DPR RI, pastikan saja proses hukum ini dapat berjalan tanpa adanya intervensi, sesuai dengan hukum acara yang benar. Gitu kan. Itu saja," ia menegaskan.

Analisis Redaksi

Langkah Erin membawa persoalan ini ke MKD DPR RI menunjukkan pergeseran strategi pertahanan hukum yang patut dicatat. Alih-alih hanya berkutat pada materi dugaan penganiayaan di tingkat kepolisian, tim kuasa hukum memilih menyerang aspek etika jabatan. Ini manuver cerdas. Mereka memindahkan medan pertempuran ke arena tempat Rieke memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga marwah institusi parlemen, bukan sekadar bertindak sebagai individu yang membela satu pihak.

Yang perlu diwaspadai dari kasus ini adalah preseden buruk bagi hubungan antara kekuasaan legislatif dan independensi kepolisian. Ketika seorang anggota dewan hadir secara fisik mendampingi pelapor di kantor polisi, batas antara fungsi pengawasan dan intervensi menjadi sangat kabur. Penyidik di tingkat resor tentu menghadapi tekanan psikologis tersendiri saat berhadapan langsung dengan pemegang mandat rakyat. Praduga tak bersalah yang dijamin konstitusi bisa runtuh hanya oleh optik kehadiran seorang pejabat negara.

Secara logis, bola kini berada di tangan MKD DPR RI. Lembaga etik parlemen ini harus segera menjadwalkan pemanggilan untuk meminta klarifikasi Rieke atas langkahnya di Polres Jakarta Selatan. Jika MKD bergerak lambat atau terkesan melindungi anggotanya, kepercayaan publik terhadap mekanisme kontrol internal DPR akan semakin terkikis. Kasus ini sejatinya menjadi ujian apakah kode etik dewan hanya pajangan administratif atau instrumen nyata yang mampu menertibkan perilaku wakil rakyat.